"Semakin Cepat Korupsi Diberantas, Semakin Cepat KPK Berakhir"

Kompas.com - 10/07/2017, 20:08 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra dan Zain Badjeber saat menghadiri rapat pansus hak angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra dan Zain Badjeber saat menghadiri rapat pansus hak angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengibaratkan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) seperti Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).

Alasannya, ia menilai, KPK memiliki kewenangan besar seperti Kopkamtib.

Pada masa lalu, Kopkamtib dibentuk dengan pertimbangan situasi keamanan dan ketertiban pasca G30SPKI dan peralihan ke era Orde Baru.

Namun, lembaga itu kemudian dibubarkan oleh Presiden Soeharto sendiri karena dianggap sudah tidak diperlukan.

"Dalam situasi yang kritis seperti itu, bisa saja pemerintah mengambil langkah yang luar biasa. Tapi setiap lembaga yang luar biasa itu tidak merupakan suatu lembaga yang permanen," kata Yusril, dalam rapat bersama Panitia Khusus Hak Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Baca: Yusril: Kalau KPK Tak Setuju Angket, Bawa Saja ke Pengadilan

Menurut Yusril, kapan idealnya keberadaan KPK berakhir?

"Tentang KPK kapan idealnya berakhir, menurut saya, makin cepat korupsi diberantas ya makin cepat lembaga KPK berakhir," ujar Yusril.

Namun, ia tak bisa memastikan kapan waktunya.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, tak disebutkan mengenai umur lembaga tersebut.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Nasional
Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Nasional
Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Nasional
Paslon Wajib 'Swab Test' Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Paslon Wajib "Swab Test" Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Nasional
7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

Nasional
Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
Disebut Sering Sunat Hukuman Koruptor, MA: PK yang Ditolak Jauh Lebih Banyak

Disebut Sering Sunat Hukuman Koruptor, MA: PK yang Ditolak Jauh Lebih Banyak

Nasional
Istana: Presiden Jokowi Panglima Tertinggi Penanganan Covid-19

Istana: Presiden Jokowi Panglima Tertinggi Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 21 September: 96,1 Persen Kabupaten/Kota di Indonesia Terpapar Covid-19

UPDATE 21 September: 96,1 Persen Kabupaten/Kota di Indonesia Terpapar Covid-19

Nasional
MAKI: Kasus Djoko Tjandra Terstruktur, Sistematis, dan Masif

MAKI: Kasus Djoko Tjandra Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X