Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanya Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera yang Dapat Subsidi Elpiji 3 Kg

Kompas.com - 10/07/2017, 13:14 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengalihkan subsidi gas elpiji 3 kilogram. Subsidi ini nantinya hanya akan diberikan bagi pemegang kartu keluarga sejahtera (KKS).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan mengatakan, pengalihan ini dikarenakan biaya subsidi elpiji 3 kilogram yang makin membengkak dan membebani anggaran negara.

Dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017, pemerintah menambah alokasi belanja subsidi LPG 3 kilogram menjadi Rp 40,5 triliun dari sebelumnya hanya Rp 22 triliun.

"Jadi pemerintah lebih mungkin bagaimana caranya supaya ini subsidinya dikasihkan, dimasukkan Kartu Keluarga Sejahtera," kata Jonan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Dengan menyalurkan subsidi elpiji 3 kilogram melalui sistem Kartu Keluarga Sejahtera, maka masyarakat akan langsung mendapatkan subsidi secara non tunai. Harga elpiji di pasaran nantinya akan mengikuti harga keekonomian.

"Siapa saja bisa beli, tapi yang punya kartu saja yang mendapat subsidi," ujarnya.

(Baca juga: Data BI: Hanya 25,7 Juta Warga yang Berhak Terima Subsidi Elpiji 3 Kg)

Jonan mengatakan, selama ini pemerintah memang kesulitan untuk mengontrol penyaluran subsidi elpiji 3 kilogram. Dengan cara ini, penyaluran subsidi gas elpiji 3 kg diyakini lebih tepat sasaran.

"Kalau selama ini kan tidak bisa dikendalikan siapa yang boleh pakai, siapa yang tidak," ucapnya.

Kompas TV Pemerintah berencana memperketat subsidi elpiji tiga kilogram.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com