Tokoh Lintas Agama Dukung KPK Hadapi Pansus Angket DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh lintas agama mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Kamis (6/7/2017).

Mereka menyatakan dukungan moral untuk KPK yang tengah berhadapan dengan Pansus Angket DPR.

"Jadi, kami ingin menyatakan dukungan terhadap KPK yang terakhir-terakhir ini mendapatkan tekanan dari berbagai pihak untuk bisa terus maju melawan praktik korupsi dan secara umum penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan di negara kita ini," kata KH Sholahudin Wahid.

Gus Solah, sapaan akrab Sholahudin Wahid menyatakan, para tokoh lintas agama merencanakan menggelar kegiatan bersama sebagai bentuk ungkapan dari dukungan terhadap KPK.

(baca: Para Guru Besar Minta Jokowi Bersikap Keras soal Pansus Angket KPK)

Gus Solah menegaskan, pemberantasan korupsi dan pembentukan KPK merupakan salah satu tuntutan reformasi.

Namun, dia bersama tokoh lintas agama prihatin dengan kondisi saat ini. Korupsi tidak berkurang dan justru makin bertambah banyak.

"Yang ditangkap banyak, tapi korupsinya juga makin banyak," imbuh dia.

Di sisi lain, Gus Solah juga prihatin dengan gejala-gejala perpecahan bangsa. Menurut dia, sudah seharusnya seluruh komponen bangsa bersama-sama memerangi korupsi.

(baca: Ini Daftar 23 Anggota DPR di Pansus Hak Angket KPK)

Dia berharap, dukungan dari para tokoh lintas agama dapat menguatkan KPK dalam melawan korupsi.

Sementara itu, Agus Susanto menambahkan, kemungkinan pertemuannya akan dilangsungkan pada bulan ini di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur.

"Yang akan diundang bukan hanya tokoh lintas agama, tapi juga putra-putri pendiri bangsa ini dari berbagai kalangan," kata Agus.

(baca: Wawancarai Koruptor, Pansus Dinilai Bermufakat Jahat terhadap KPK)

Wakil Ketua KPK, La Ode Muhammad Syarif menyatakan, KPK menyambut baik dukungan moral yang diberikan oleh para tokoh lintas agama.

"Mereka melihat ketidakharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian masih banyaknya korupsi, dan beliau-beliau juga prihatin kok serangan makin banyak ditujukan kepada komisi yang memberantas korupsi, bukan pada koruptornya," kata La Ode.

Pansus Angket KPK tetap berjalan meski dikritik berbagai pihak. Pansus ini muncul pascapenyidikan kasus korupsi e-KTP oleh KPK yang menyeret sejumlah anggota DPR.

(baca: Ini Daftar Mereka yang Disebut Terima Uang Proyek E-KTP)

Para pakar yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menilai, pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR RI cacat hukum.

APHTN-HAN bersama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas mengkaji soal pembentukan Pansus hak angket.

Kajian yang ditandatangani 132 pakar hukum tata negara seluruh Indonesia tersebut diserahkan ke KPK.