Presiden Jokowi Harus Pastikan Negara G20 Tidak Anti-migran

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Hamburg, Jerman, pada 7-8 Juli mendatang, merupakan momen bagi Presiden Joko Widodo untuk memastikan para pemimpin negara anggota G20 memiliki kebijakan yang berpihak pada buruh migran.

Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah diskusi bertajuk 'Sikap Masyarakat Sipil Jelang KTT G20' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/7/2017).

"Presiden Jokowi harus proaktif untuk lakukan advokasi. Presiden Jokowi harus memastikan pemimpin dunia ini tidak boleh anti-migran," ujar Wahyu.

Wahyu mengatakan, kecenderungan politik anti-migrasi yang muncul di Amerika Serikat setelah terpilihnya Donald Trump, dan penguatan populisme kanan di negara G20 merupakan ancaman bagi kebebasan mobilitas pekerja dari negara-negara berkembang.

Menurut dia, negara G20 harus memastikan kondisi pasar tenaga kerja mengacu pada kerangka Hak Asasi Manusia (HAM).

Dengan adanya forum tersebut, Presiden Jokowi bisa memanfaatkannya untuk melakukan lobi politik terhadap negara-negara yang dinilai mengabaikan kondisi burug migran.

"Jokowi harusnya bisa bertemu dengan pemimpin negara G20 seperti Arab Saudi, China, Korea dan Jepang sebab situasi buruh migran di sana masih sangat rentan," kata Wahyu.