Timbul Tenggelamnya Wacana Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 05/07/2017, 17:31 WIB
Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Ibu Kota Indonesia.THINGKSTOCKS/afriadihikmal Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Ibu Kota Indonesia.


KOMPAS.com – Tak ada angin, tak ada hujan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Senin (3/7/2017), menyatakan rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta pada 2018.

Baru juga lewat semester I/2017, wacana soal pemindahan ibu kota ini setidaknya sudah dua kali merebak kencang. Sebelum pernyataan Bambang, wacana ini sempat kencang terdengar pada April 2017. Ada seminarnya segala saat itu.

Namun, wacana tersebut memang bukan baru muncul pada tahun ini, tak pula terdengar di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saja. Jauh-jauh hari, Presiden Soekarno disebut sudah sempat mengangkat gagasan pemindahan ini.

Rezim sekarang bukan pula yang kali kedua menggulirkan wacana tersebut setelah Soekarno. Hanya Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, dua dari tujuh Presiden Indonesia yang tidak mengangkat topik pemindahan ibu kota saat menjabat, setidaknya yang disampaikan secara terbuka.

Bahkan, wacana ini sudah muncul jauh sebelum Indonesia merdeka. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pernah "gatal" ingin memindahkan ibu kota dari Batavia—nama lama Jakarta—ke Bandung.

Masalah sanitasi dan epidemi penyakit seperti malaria dan kolera, jadi alasan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels pada 1808 berkehendak memindahkan ibu kota ke kota baru di tepi sungai Citarum, yang sekarang bernama Bandung.

Bisa jadi, Jakarta bertahan menjadi ibu kota hingga sekarang ini adalah "buah kecelakaan sejarah", soal urutan waktu yang mematri jejak dan mematahkan rencana di kota ini.

Sejarah juga mencatat, Jakarta pernah tidak menjadi ibu kota sekaligus pusat pemerintahan. Sebut saja saat pusat pemerintahan berpindah ke Yogyakarta pada 1949, lalu ketika didirikan pemerintahan darurat di Sumatera Barat pada era yang sama.

Hingga artikel ini ditulis dan tayang, belum muncul rencana detail pemindahan ibu kota yang konon targetnya akan dimulai pada 2018 tersebut.

Presiden Joko Widodo, Selasa (4/7/2017), menolak memberi penjelasan soal wacana ini. "Nanti akan saya sampaikan pada waktunya," ujar Presiden.

Kompas TV Wacana pemindahan Ibu Kota negara Indonesia ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo.

Adapun Wakil Presiden Jusuf Kalla pada hari yang sama menyebut, pemindahan ibu kota baru sebatas proposal.

"Kajian itu banyak tahapannya... Ini baru proposal lah," ujar Kalla.

Keliru

Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorBayu Galih

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X