Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timbul Tenggelamnya Wacana Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 05/07/2017, 17:31 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis


KOMPAS.com – Tak ada angin, tak ada hujan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Senin (3/7/2017), menyatakan rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta pada 2018.

Baru juga lewat semester I/2017, wacana soal pemindahan ibu kota ini setidaknya sudah dua kali merebak kencang. Sebelum pernyataan Bambang, wacana ini sempat kencang terdengar pada April 2017. Ada seminarnya segala saat itu.

Namun, wacana tersebut memang bukan baru muncul pada tahun ini, tak pula terdengar di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saja. Jauh-jauh hari, Presiden Soekarno disebut sudah sempat mengangkat gagasan pemindahan ini.

Rezim sekarang bukan pula yang kali kedua menggulirkan wacana tersebut setelah Soekarno. Hanya Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, dua dari tujuh Presiden Indonesia yang tidak mengangkat topik pemindahan ibu kota saat menjabat, setidaknya yang disampaikan secara terbuka.

Bahkan, wacana ini sudah muncul jauh sebelum Indonesia merdeka. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pernah "gatal" ingin memindahkan ibu kota dari Batavia—nama lama Jakarta—ke Bandung.

Masalah sanitasi dan epidemi penyakit seperti malaria dan kolera, jadi alasan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels pada 1808 berkehendak memindahkan ibu kota ke kota baru di tepi sungai Citarum, yang sekarang bernama Bandung.

Bisa jadi, Jakarta bertahan menjadi ibu kota hingga sekarang ini adalah "buah kecelakaan sejarah", soal urutan waktu yang mematri jejak dan mematahkan rencana di kota ini.

Sejarah juga mencatat, Jakarta pernah tidak menjadi ibu kota sekaligus pusat pemerintahan. Sebut saja saat pusat pemerintahan berpindah ke Yogyakarta pada 1949, lalu ketika didirikan pemerintahan darurat di Sumatera Barat pada era yang sama.

Hingga artikel ini ditulis dan tayang, belum muncul rencana detail pemindahan ibu kota yang konon targetnya akan dimulai pada 2018 tersebut.

Presiden Joko Widodo, Selasa (4/7/2017), menolak memberi penjelasan soal wacana ini. "Nanti akan saya sampaikan pada waktunya," ujar Presiden.

Kompas TV Wacana pemindahan Ibu Kota negara Indonesia ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo.

Adapun Wakil Presiden Jusuf Kalla pada hari yang sama menyebut, pemindahan ibu kota baru sebatas proposal.

"Kajian itu banyak tahapannya... Ini baru proposal lah," ujar Kalla.

Keliru

Namun, menurut sejarawan JJ Rizal, keliru bila Presiden Soekarno disebut ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya di Kalimantan Tengah pada 1957. Menurut dia, itu hanya pikiran selintas.

"Yang diinginkan Soekarno adalah membagi beban Jakarta, menampilkan wajah-wajah muka yang baru Indonesia tak hanya di Jakarta," ujar Rizal, Rabu (5/7/2017).

Halaman:


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com