Timbul Tenggelamnya Wacana Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 05/07/2017, 17:31 WIB
Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Ibu Kota Indonesia.THINGKSTOCKS/afriadihikmal Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Ibu Kota Indonesia.


KOMPAS.com – Tak ada angin, tak ada hujan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Senin (3/7/2017), menyatakan rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta pada 2018.

Baru juga lewat semester I/2017, wacana soal pemindahan ibu kota ini setidaknya sudah dua kali merebak kencang. Sebelum pernyataan Bambang, wacana ini sempat kencang terdengar pada April 2017. Ada seminarnya segala saat itu.

Namun, wacana tersebut memang bukan baru muncul pada tahun ini, tak pula terdengar di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saja. Jauh-jauh hari, Presiden Soekarno disebut sudah sempat mengangkat gagasan pemindahan ini.

Rezim sekarang bukan pula yang kali kedua menggulirkan wacana tersebut setelah Soekarno. Hanya Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, dua dari tujuh Presiden Indonesia yang tidak mengangkat topik pemindahan ibu kota saat menjabat, setidaknya yang disampaikan secara terbuka.

Bahkan, wacana ini sudah muncul jauh sebelum Indonesia merdeka. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pernah "gatal" ingin memindahkan ibu kota dari Batavia—nama lama Jakarta—ke Bandung.

Masalah sanitasi dan epidemi penyakit seperti malaria dan kolera, jadi alasan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels pada 1808 berkehendak memindahkan ibu kota ke kota baru di tepi sungai Citarum, yang sekarang bernama Bandung.

Bisa jadi, Jakarta bertahan menjadi ibu kota hingga sekarang ini adalah "buah kecelakaan sejarah", soal urutan waktu yang mematri jejak dan mematahkan rencana di kota ini.

Sejarah juga mencatat, Jakarta pernah tidak menjadi ibu kota sekaligus pusat pemerintahan. Sebut saja saat pusat pemerintahan berpindah ke Yogyakarta pada 1949, lalu ketika didirikan pemerintahan darurat di Sumatera Barat pada era yang sama.

Hingga artikel ini ditulis dan tayang, belum muncul rencana detail pemindahan ibu kota yang konon targetnya akan dimulai pada 2018 tersebut.

Presiden Joko Widodo, Selasa (4/7/2017), menolak memberi penjelasan soal wacana ini. "Nanti akan saya sampaikan pada waktunya," ujar Presiden.

Kompas TV Wacana pemindahan Ibu Kota negara Indonesia ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo.

Adapun Wakil Presiden Jusuf Kalla pada hari yang sama menyebut, pemindahan ibu kota baru sebatas proposal.

"Kajian itu banyak tahapannya... Ini baru proposal lah," ujar Kalla.

Keliru

Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorBayu Galih

Terkini Lainnya

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional

Close Ads X