KPK Tak Ingin Buang Energi untuk Tanggapi Pernyataan Fahri Hamzah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak ingin membuang energi untuk menanggapi pernyataan yang tidak ada substansinya dengan penegakan hukum.

Salah satunya, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

"Saya kira energi KPK lebih baik digunakan untuk menangani kasus korupsi ketimbang menanggapi beberapa pernyataan yang sebenarnya tidak begitu substansial dan tidak penting ditanggapi," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Menurut Febri, KPK akan berfokus dalam penanganan perkara korupsi yang sesuai kewenangan KPK. KPK akan melaksanakan amanat yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Menurut Febri, komentar-komentar tidak penting yang ditujukan kepada KPK tidak dapat menghalangi KPK dalam menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang.

"Kami tetap akan bekerja, jadi semua serangan atau semua pernyataan atau tekanan-tekanan tidak akan membuat kami berhenti menangani kasus e-KTP yang sedang berjalan saat ini," kata Febri.

Sebelumnya, Fahri Hamzah mengusulkan agar dilakukan evaluasi terhadap state auxiliary agency (lembaga non-struktural) di Indonesia. Lembaga itu di antaranya Komnas HAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(Baca: Fahri Hamzah Usul Keberadaan KPK dan Komnas HAM Dievaluasi)

Awalnya, Fahri mengomentari soal temuan adanya sejumlah calon Komisioner Komnas HAM yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu sehingga terindikasi terkait masalah korupsi dan gratifikasi.

Secara umum, menurut Fahri, sejumlah lembaga semi negara tidak diperlukan karena negara telah mengalami konsolidasi demokrasi yang baik. Bahkan, Fahri menyarankan pembubaran lembaga seperti Komnas HAM dan KPK.

"Coba evaluasi lagi, jangan-jangan lembaga ini memang enggak diperlukan. Mumpung kita ini lagi perlu hemat, bubarin saja. Toh ada fungsinya dalam negara," kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/7/2017).