Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Presidential Threshold", Wiranto Nilai Jokowi Belum Perlu Terlibat

Kompas.com - 03/07/2017, 17:40 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menilai Presiden Joko Widodo belum perlu turun tangan terkait perdebatan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu.

Wiranto menolak keinginan sejumlah elite parpol yang ingin bicara dengan Jokowi soal presidential threshold.

"Ketemu menterinya dulu dong. Kalau sudah ketemu saya, selesai kan, nanti tinggal dikomunikasikan (ke Presiden)," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/7/2017).

Saat ini, fraksi di DPR terbelah soal presidential threshold. Ada yang ingin presidential threshold dihapus, diperkecil, dan tetap sama.

Pemerintah sendiri ingin presidential threshold tidak berubah. Parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden.

(Baca: Ini Alasan Pemerintah Dorong "Presidential Threshold" 20-25 Persen)

Wiranto mengaku dirinya sudah bicara dengan semua pimpinan partai politik terkait perbedaan pandangan ini. Namun, ia mengakui sejauh ini belum ada titik temu.

"Masih ada waktu. Besok akan ketemu mereka lagi," ucap Wiranto.

Wiranto berharap pertemuan besok bisa melahirkan sebuah titik temu. Ia mengingatkan partai politik untuk tidak mengedepankan ego sektoral.

"Ini cari sesuatu yang bermanfaat bagi negeri ini. Bukan kepentingan parsial, tapi kami ingin mengajak untuk kepentingan politik pemerintah atau politik nasional ke depan," ucap Wiranto.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman meminta Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh ketua umum partai politik.

Langkah itu untuk menghindari terjadinya voting dalam pengambilan keputusan terkait ambang batas pencalonan presiden dalam rancangan UU Pemilu.

(Baca: Demokrat Minta Jokowi Kumpulkan Ketum Parpol Bahas "Presidential Threshold")

Menurut dia, sebagai pemimpin politik tertinggi di negeri ini, Presiden berkewajiban untuk menjembatani kepentingan semua partai.

"Presiden Jokowi harus memperlihatkan lah kenegerawanannya menyelesaikan. Undanglah pimpinan partai politik, bahaslah, rembuklah, kan Pancasila. Jadi omong Pancasila itu bukan hanya di mulut, pakai dong, undang itu, tidak ada yang salah," ujar Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Kompas TV Lantas seperti apa hasil dari rapat pembahasan RUU pemilu yang digelar?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com