Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Segera Bahas Proses Islah

Kompas.com - 29/06/2017, 13:12 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Djan Faridz menyatakan kesediaannya untuk membahas perdamaian dengan PPP kubu Romahurmuziy (Romy).

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan bahwa islah memang sedang diupayakan.

Namun, secara formal belum ditindaklanjuti dengan pertemuan kedua pihak.

Sebab, hampir semua pengurus PPP sedang berada di kampung halaman dan daerah pemilihan masing-masing dalam rangka merayakan Lebaran dan silaturahim dengan keluarga dan konstituen.

 

(baca: Romahurmuziy Menang PK di MA, Kubu Djan Faridz Berharap PPP Islah)

Menurut Arsul, mengenai islah akan dibicarakan lebih jauh setelah seluruh pengurus PPP kembali beraktifitas.

"Minggu depan insya Allah (islah) kami tindak lanjuti," ujar Arsul saat dihubungi, Kamis (29/6/2017).

Arsul menjelaskan, Ketua Umum PPP Romy sebelumnya juga telah menugaskan para kader untuk berbicara dengan kubu Djan Faridz.

"Saya, misalnya, ditugaskan berkomunikasi dengan Pak Dimyati Natakusumah, Amir Uskara dengan Lulung," kata Arsul.

(baca: Djan Faridz: Waduh.., Senang Banget kalau Ada yang Ajak Islah)

Dengan berkomunikasi, diharapkan kedua pihak dapat saling menerima dan proses islah akan lebih mudah.

"Dengan membangun komunikasi dari hati ke hati sebelum puncaknya dengan Pak Djan Faridz, maka kami berharap (islah) akan lebih smooth (halus) prosesnya," kata Arsul.

Sebelumnya, Djan telah menyatakan kesediaannya untuk islah dengan PPP kubu Romy, meskipun tidak menjelaskan lebih rinci perihal islah tersebut.

"Waduh, seneng banget, Alhamdulillah kalau ada orang yang mengajak islah, idam-idaman saya dari dahulu kala," ujar Djan saat ditemui seusai bersilaturahim di kediaman Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Minggu (25/6/2017).

Mahkamah Agung sebelumnya mengabulkan permohonan Romy melalui putusan PK Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016. Putusan itu diketok oleh Takdir Rahmadi, Sudrajad Dimyati, dan Ahmad Syarifudin dalam rapat permusyawaratan hakim pada 12 Juni 2017.

Putusan itu sekaligus menganulir putusan kasasi nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang memenangkan PPP kubu Djan Faridz.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com