Saat Jokowi dan GNPF-MUI Bertemu...

GNPF-MUI mengapresiasi program yang dinilai berpihak pada ekonomi kerakyatan itu.

"Kami juga luar biasa atas keberpihakan beliau dalam hal ekonomi kerakyatan. Cukup bagus, bagaimana kita dengar ada sekian belas juta hektare tanah diperuntukkan bagi masyarakat," ujar Nasir.

Selain itu, Presiden juga 'curhat' soal bagaimana dirinya terus berusaha menjalankan program-program yang sudah dicanangkan.

Bachtiar mengatakan, Jokowi mengakui bahwa program kerjanya tidak seluruhnya dapat diterima masyarakat.

"Presiden (bercerita tentang) mengemban amanat yang cukup berat dan berusaha menjalankan setiap program-programnya dengan (dihadapkan pada) berbagai cara pandang. Ada yang suka, tidak suka," ujar Bachtiar.

"Kemudian Presiden juga (bercerita) harus konsisten dalam program yang dijalankannya dan Presiden bilang 'saya harus berani mengambil risiko itu'. Itu kami kira luar biasa," lanjut dia.

Arah rekonsiliasi

Wakil Ketua GNPF-MUI Zaitun Rasmin mengatakan, pertemuan ini merupakan langkah awal rekonsiliasi.

"Silaturahim ini tentu harus ada tujuan-tujuannya. Ingin memperbaiki kondisi, silaturahim, meningkatkan komunikasi. Itu kan ke arah sana, ke arah rekonsiliasi," ujar Zaitun.

'Win-win solution' adalah prinsip yang akan dijunjung tinggi dalam proses rekonsiliasi itu. Tidak ada yang merasa dikalahkan atau dipermalukan.

Namun, jika memang ada yang harus masuk ranah hukum, prosesnya harus adil.

"Nanti bagaimana kondisi yang tercipta entah oleh siapa itu bisa diselesaikan dan nanti win-win-nya begini, tidak ada yang dipermalukan. Tapi juga hukum jelas terang, tidak ada diskriminasi. Kira-kira begitu," ujar Bachtiar.

Namun, rekonsiliasi itu belum dibicarakan secara teknis. Berdasarkan arahan Presiden Jokowi, teknis rekonsiliasi akan dilaksanakan oleh menteri terkait.

Presiden cukup memberikan instruksi secara umum saja.

Pengurus GNPF-MUI lainnya, Muhammad Lutfi Hakim menambahkan bahwa pertemuan itu membuat 'clear' segala prasangka yang ada.

Kini, tidak lagi ada kecurigaan di kedua belah pihak.

"Kami tahu apa yang ada dalam pikiran Bapak Presiden lalu beliau juga menjadi tahu apa sebetulnya aspirasi GNPF-MUI. Kami sepakat untuk berkomunikasi lebih intens lagi," ujar Lutfi.

Lutfi menegaskan bahwa posisi pemerintah dengan umat Islam saat ini bukan dalam posisi yang berhadap-hadapan.

"Tidak ada yang berhadap-hadapan dalam konteks kebinekaan, dalam konteks Pancasila, dalam konteks NKRI. Tidak ada. Pak Presiden juga memandang umat Islam seperti itu dan suasana ini ingin kami pelihara," ujar Lutfi.