Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi dan GNPF-MUI Bertemu...

Kompas.com - 26/06/2017, 07:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

Kebetulan, saat itu Presiden sudah tidak berada di Istana. Jokowi berada di kediaman Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Oleh sebab itu, pihak Presiden Jokowi mengabarkan kepada para pimpinan GNPF-MUI bahwa pertemuan baru bisa dilakukan pada Minggu siang.

Sekitar pukul 12.30 WIB, akhirnya pertemuan itu terlaksana.

"Beliau-beliau (GNPF-MUI) datangnya sudah jam 11.00 WIB lebih, sedangkan Pak Presiden ada acara syawalan di rumah Ibu Megawati. Maka kemudian (Presiden) agak terlambat. Tapi Presiden kembali ke sini (Istana) dari TU (Teuku Umar)," ujar Pratikno.

Meski mendadak, pertemuan itu berlangsung hangat. Pengamatan Kompas.com, ada momen-momen di mana Presiden Jokowi atau para pimpinan GNPF-MUI berbicara dengan mimik wajah serius. Tidak jarang pula terselip tawa di selanya.

GNPF MUI dukung pemerintah

Pratikno melanjutkan, sebenarnya tidak ada hal substansial yang dibahas para pimpinan GNPF-MUI dengan Presiden Jokowi.

Pertemuan ini lebih kepada membangun komunikasi satu sama lain. Namun, Pratikno mengklaim, GNPF-MUI pada intinya mendukung kebijakan pemerintah.

"Intinya, mereka (GNPF-MUI) mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah. Mereka mendukung sepenuhnya pembangunan bangsa ini dan mereka mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Presiden," ujar Pratikno.

Oleh sebab itu, GNPF-MUI berniat untuk mendapatkan akses informasi langsung kepada Presiden.

Hal tersebut diperlukan guna membangun komunikasi yang lebih baik lagi di antara dua belah pihak.

Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir mengakui bahwa pertemuan itu berlangsung hangat.

"Lebih cair suasana pertemuannya. Suasana Lebaran beda lah dengan suasana demo," ujar Bachtiar.

Presiden mempersilahkan para pimpinan GNPF-MUI untuk bicara satu per satu, menyampaikan apa saja keluh kesah sekaligus masukan mereka terhadap pemerintah.

Presiden Jokowi juga bercerita banyak kepada para pimpinan GNPF-MUI. Salah satu topik pembicaraan adalah program redistribusi tanah yang rencananya akan diluncurkan dalam waktu dekat.

Halaman:


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com