RUU Pemilu "Deadlock", Ketum Parpol Akan Kembali Bertemu

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan ketua-ketua umum partai akan kembali diintensifkan menyusul buntunya pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu).

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menutukan, semangat musyawarah dikedepankan untuk memutuskan isu-isu tersisa. Pertemuan tersebut akan dilakukan usai hari raya Idul Fitri.

"Pemerintah dan parpol pengusung Pemerintah membuka ruang kerja sama dan dialog dengan parpol-parpol yang di luar Pemerintah," tutur Hasto di sela peringatan Haul ke-47 Bung Karno di Gedung Nusantara IV DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2017).

Saat ditanyakan apakah komunikasi tersebut akan membahas soal adanya barter-barter politik, Hasto membantahnya. Namun, dalam kesempatan tersebut akan dibahas soal gambaran sistem Pemerintahan yang ideal.

"Tanpa ada sebuah konsep tentang sistem pemerintahan yang kuat, maka segala sesuatu akan jadi transaksi jangka pendek," kata dia.

(Baca: RUU Pemilu Tersandera "Presidential Threshold"...)

Menurutnya, voting untuk isu-isu penting dalam pembahasan RUU Pemilu tak boleh terjadi. Sebab, kedaulatan rakyat menempati posisi yang tertinggi. Voting, lanjut dia, akan diwarnai praktik di mana yang kuat mengalahkan yang lemah.

"Lebih-lebih basis kita adalah demokrasi Pancasila, di dalamnya ada musyawarah. Karena itu kami ingin ada kesamaan pandangan dan ini harus dilakukan bersama," kata Hasto.

Sebelumnya, Forum lobi Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu kembali gagal mendapat titik temu dalam pembahasan lima isu krusial, khususnya ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold. Akibatnya, pembahasan diperpanjang hingga 10 Juli 2017.

(Baca: Jika RUU Pemilu Gagal Disahkan, Pemilu 2019 Dijadwalkan 24 April)

Pada 10 Juli, Pansus RUU Pemilu akan mengambil keputusan tingkat pertama, yakni membawanya ke rapat paripurna. Baru pada 20 Juli 2017, keputusan final akan diambil di rapat paripurna.

"Hasil lobi-lobi, kami akan menempuh jalur musyawarah-mufakat sampai titik darah penghabisan," ujar Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy, di Ruang Rapat Pansus, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Ia menambahkan, pemerintah dan pansus telah bersepakat untuk menempuh cara musyawarah-mufakat meski harus mengalami beberapa kali kebuntuan.

Lukman berharap, pada 10 Juli bisa dicapai kesepakatan bersama terkait kelima isu krusial. Jika tidak, maka akan diputuskan pada 20 Juli di rapat Paripurna.