Demokrat: Pak Jokowi Surveinya Tinggi, Kenapa Khawatir? - Kompas.com

Demokrat: Pak Jokowi Surveinya Tinggi, Kenapa Khawatir?

Kompas.com - 19/06/2017, 11:49 WIB
kompas.com/ syahrul munir Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan usai menggelar pertemuan dengan para ulama, di White House RM Mak Engking, Ungaran, Kabupaten Semarang, Sabtu (17/6/2017) petang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari heran dengan kengototan pemerintah mematok presidential threshold sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu.

Imelda menilai, pernyataan Jokowi bahwa presidential threshold untuk penyederhanaan hanya alasan formalitas.

Menurut dia, tingginya ambang batas bagi parpol atau gabungan parpol untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden ini bertujuan untuk memuluskan jalan bagi Presiden Joko Widodo sebagai petahana dalam Pilpres 2019 mendatang.

"Ada ego menurut kami dalam hal ini, ego kepentingan kelompok yang tidak mau memberikan ruang bagi yang lain mendapat kesempatan," kata Imelda kepada Kompas.com, Senin (19/6/2017).

Menurut Imelda, dengan kekuatan partai politik pendukung pemerintah yang ada saat ini, Jokowi akan mudah untuk kembali mencalonkan diri pada Pilpres 2019.

Baca: Bertahan "Presidential Threshold" 20 Persen, Pemerintah Dinilai Tak Paham Putusan MK

Akan tetapi, seharusnya hal tersebut tidak dimanfaatkan Jokowi untuk menutup peluang munculnya calon presiden lain.

"Pak Jokowi secara perolehan survei suaranya tinggi, kenapa khawatir? Harusnya Berikan kesempatan untuk yang lain," ujar Imelda.

Imelda tidak menjawab saat ditanya siapa yang akan diusung Demokrat apabila presidential threshold dihapuskan.

Namun, ia menegaskan bahwa keinginan untuk menghapus presidential threshold bukan hanya terkait kepentingan partai dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Lebih dari itu, dihapusnya presidential threshold, kata dia, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden digelar serentak pada tahun 2019.

Baca: Soal "Presidential Threshold", Jokowi Beralasan Penyederhanaan

Dengan penyelenggaraan secara serentak, maka presidential threshold seharusnya sudah tidak ada.

Penggunaan hasil pemilu legislatif 2014 sebagai threshold pada pilpres 2019 dinilai tidak relevan.

"Konsekuensi logis dari putusan MK tentang pemilu serentak yaitu tidak ada lagi presidential threshold," ujar Imelda.

Imelda menambahkan, saat ini Fraksi Partai Demokrat masih terus melakukan komunikasi dengan fraksi lain di DPR agar presidential threshold dihapuskan dalam RUU Pemilu.

Kompas TV Presiden Joko Widodo tetap pada sikapnya untuk ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisIhsanuddin
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Terkini Lainnya

13 Mei, PKS Akan Umumkan Keputusan Resmi Terkait Pilpres 2019

13 Mei, PKS Akan Umumkan Keputusan Resmi Terkait Pilpres 2019

Nasional
Gerindra Yakin Elektabilitas Sudrajat-Syaikhu Meningkat Drastis Jelang Coblosan

Gerindra Yakin Elektabilitas Sudrajat-Syaikhu Meningkat Drastis Jelang Coblosan

Nasional
Politisi PKS Tak Rela jika Prabowo Pilih Anies daripada Kader PKS

Politisi PKS Tak Rela jika Prabowo Pilih Anies daripada Kader PKS

Nasional
Survei Cyrus Network: Anies Paling Cocok Dampingi Prabowo di Pilpres

Survei Cyrus Network: Anies Paling Cocok Dampingi Prabowo di Pilpres

Nasional
Elektabilitas Masih Rendah, Golkar Yakin Bisa Bangkit Pasca Pilkada 2018

Elektabilitas Masih Rendah, Golkar Yakin Bisa Bangkit Pasca Pilkada 2018

Nasional
Seorang Kepala Dinas Konsumsi Sabu, Bupati Aceh Utara Akan Periksa Pejabat Lainnya

Seorang Kepala Dinas Konsumsi Sabu, Bupati Aceh Utara Akan Periksa Pejabat Lainnya

Regional
Berkali-kali Hasil Survei Di Bawah Jokowi, Prabowo Tetap Tegar

Berkali-kali Hasil Survei Di Bawah Jokowi, Prabowo Tetap Tegar

Nasional
Transfer Rp 1,2 Miliar secara Ilegal ke Sejumlah Rekening, 'Teller' Bank Ditangkap Polisi

Transfer Rp 1,2 Miliar secara Ilegal ke Sejumlah Rekening, "Teller" Bank Ditangkap Polisi

Regional
50 Tahun Merdeka, Swaziland Resmi Berganti Nama Jadi eSwatini

50 Tahun Merdeka, Swaziland Resmi Berganti Nama Jadi eSwatini

Internasional
Sekjen PKS dan Gerindra Bertemu, Bahas Kegiatan Teknis Perkuat Koalisi

Sekjen PKS dan Gerindra Bertemu, Bahas Kegiatan Teknis Perkuat Koalisi

Nasional
Tak Terima Diputus Pacar, Seorang ABG Lompat dari Jembatan Ampera

Tak Terima Diputus Pacar, Seorang ABG Lompat dari Jembatan Ampera

Regional
Survei Cyrus Network: Elektabilitas PDI-P Ungguli Parpol Peserta Pemilu Lain

Survei Cyrus Network: Elektabilitas PDI-P Ungguli Parpol Peserta Pemilu Lain

Nasional
Ikuti Tes Masuk Polisi, Empat Pemuda Kedapatan Curi Boneka

Ikuti Tes Masuk Polisi, Empat Pemuda Kedapatan Curi Boneka

Regional
Musim Hujan Tiba, Pengungsi Rohingya di Bangladesh Khawatir Banjir

Musim Hujan Tiba, Pengungsi Rohingya di Bangladesh Khawatir Banjir

Internasional
Di Kediri, Warga Miskin yang Sakit Tak Perlu Repot, Dokter Akan Datang ke Rumah

Di Kediri, Warga Miskin yang Sakit Tak Perlu Repot, Dokter Akan Datang ke Rumah

Regional

Close Ads X