Kompas.com - 17/06/2017, 14:13 WIB
Diskusi tentang RUU Pemilu dan Perbaikan Sistem dan Lembaga Demokrasi Perludem, Jakarta, Jumat (16/6/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIDiskusi tentang RUU Pemilu dan Perbaikan Sistem dan Lembaga Demokrasi Perludem, Jakarta, Jumat (16/6/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melontarkan pernyataan mengejutkan. 

Tjahjo menurtukan pemerintah mengancam akan menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu, bila usulan Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen tidak disepakati.

Pernyataan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu pun menuai pro-kontra dari banyak kalangan, termasuk Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari.

Feri mempertanyakan kengototan pemerintah yang ditunjukkan melalui pernyataan Tjahjo Kumolo agar PT disepakat di angka 20-25 persen.

Padahal, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak disebutkan adanya ambang batas pencalonan Presiden.

Menurut Feri, jika yang disampaikan Tjahjo merupakan sikap Presiden, artinya pemerintahan tidak memahami betul mengenai dampak dari keberadaan PT.

"Presiden harus sadar petempuran beliau di 2014 itu terlalu berdarah-darah dan sampai sekarang masih belum tuntas," kata Feri dalam sebuah diskusi soal RUU Pemilu, di Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca: Saat Suara Partai Pemerintah Terbelah karena "Presidential Threshold")

Menurut dia, memaksakan adanya ambang batas pencalonan Presiden sama artinya hendak mengulangi peristiwa yang sama di 2014.

Dia pun menduga, apabila PT 20-25 persen disepakati, maka akan terjadi lagi vis a vis antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Sebut Jumlah Anak Yatim Piatu Mencapai 28.000 Per September 2021

Wapres Sebut Jumlah Anak Yatim Piatu Mencapai 28.000 Per September 2021

Nasional
Enam Orang yang Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Enam Orang yang Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Nasional
Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Nasional
Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Nasional
OTT di Musi Banyuasin, KPK Tangkap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 ASN

OTT di Musi Banyuasin, KPK Tangkap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 ASN

Nasional
Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

Nasional
Temui Orangtua Korban Penganiayaan di Bogor, Wagub Jabar Minta Pihak Sekolah Menindak Tegas

Temui Orangtua Korban Penganiayaan di Bogor, Wagub Jabar Minta Pihak Sekolah Menindak Tegas

Nasional
6 Tips Bijak Menggunakan Pinjaman Online

6 Tips Bijak Menggunakan Pinjaman Online

Nasional
KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

Nasional
OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

Nasional
Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Nasional
[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

Nasional
Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Nasional
Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.