Pemerintah Ancam Menarik Diri dari RUU Pemilu, Ini Kata Pimpinan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto berharap pemerintah mengurungkan niatnya untuk menarik diri dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu.

Agus meyakini pemerintah bersama sepuluh fraksi yang ada di DPR bisa mencari solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak.

"Tentunya kita mencari jalan solusi yang terbaik. Pembicaraan khusus kan belum selesai. Kita harus mencari jalan yang terbaik supaya tidak deadlock," kata Agus di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Agus mengatakan, suatu undang-undang harus dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR. Apabila pemerintah menarik diri, maka RUU Pemilu tidak bisa disahkan menjadi undang-undang.

Kerja Pansus RUU Pemilu selama berbulan-bulan pun menjadi sia-sia.

"Kalau disetujui DPR saja, ya undang-undang ini tidak bisa diketok," ucap Agus.

Kalaupun memang sejumlah isu dalam RUU Pemilu masih buntu atau deadlock, Agus menegaskan masih ada mekanisme voting di rapat Paripurna DPR. Ia menargetkan rapat Paripurna bisa digelar pada Senin (19/6/2017) mendatang.

"Kita bersepakat supaya Senin itu bisa selesai karena ini akan berhubungan dengan waktu-waktu pelaksanaan dari pada pemilu," ucap Agus.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengancam bahwa pemerintah akan menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu.

Pemerintah ngotot menggunakan presidential threshold yang lama, yakni partai politik atau gabungan partai politik harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Sementara, baru ada 3 parpol yang solid mendukung pemerintah, yakni PDI-P, Golkar dan Nasdem.

"Kalau tidak (disetujui) dengan sangat terpaksa pemerintah menolak untuk dilanjutkan pembahasannya. Menarik diri, ada dalam aturan undang-undang," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

(Baca: Pemerintah Ancam Menarik Diri jika "Presidential Threshold" Diubah)

Tjahjo menegaskan bahwa langkah pemerintah menarik diri dalam pembahasan suatu undang-undang ini sudah diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Apabila pemerintah menarik diri, maka pembahasan suatu UU tidak bisa dilanjutkan. Pemilu 2019 mendatang pun harus diselenggarakan berdasarkan UU yang lama, yakni UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, serta UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam UU tersebut, presidential threshold sebesar 20-25 persen, sama dengan keinginan pemerintah saat ini.

"Kita pakai UU yang lama. Hanya kemungkinan ada klausul agar mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa tahun 2019 pilpres dan pileg digelar serentak," ucap Tjahjo.