Kasus Heli AW 101, KPK Tetapkan Pihak Swasta sebagai Tersangka

Kompas.com - 16/06/2017, 20:35 WIB
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang dan Basaria Panjaitan bersama Komandan POM TNI Mayjen Dodik Wijanarko menggelar konferensi pers terkait kasus pembelian heli AW 101 di Gedung KPK Jakarta, Jumat (16/6/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang dan Basaria Panjaitan bersama Komandan POM TNI Mayjen Dodik Wijanarko menggelar konferensi pers terkait kasus pembelian heli AW 101 di Gedung KPK Jakarta, Jumat (16/6/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka dalam kasus pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101.

Irfan diduga ikut menyebabkan kerugian negara dalam pembelian heli.

"Setelah dilakukan ekspose, ditetapkan seorang tersangka IKS, selaku Direktur PT DJM," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (16/6/2017).

(Baca: Ketua KPK Sebut Ada Tersangka Baru Terkait Pembelian Heli AgustaWestland)

Menurut Basaria, pada April 2016, TNI Angkatan Udara mengadakan pembelian satu unit heli AW 101. Proses lelang diikuti dua perusahaan, yakni PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karya Cipta Gemilang.

Menurut Basaria, penyidik mendapat informasi bahwa proses lelang telah diatur dan ditentukan oleh Irfan.

"Baik PT DJM atau PT KCG, dia (Irfan) sudah menentukan. Dia sudah tahu bahwa yang akan dimenangkan adalah PT DJM," kata Basaria.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Basaria, sebelum pelaksanaan lelang, Irfan telah mengadakan kontrak kerja sama dengan produsen AgustaWestland di Inggris dan Italia. Kontrak pembelian saat itu senilai Rp 514 miliar.

(Baca: Panglima TNI Pastikan Usut Pejabat Militer yang Terkait Korupsi Pengadaan Heli)

Namun, setelah lelang dilakukan, setelah PT Diratama Jaya Mandiri ditetapkan sebagai pemenang, nilai kontrak dengan TNI AU dinaikan menjadi Rp 738 miliar.  Dengan demikian, terdapat selisih Rp 224 miliar yang merupakan kerugian negara.

Irfan disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantuan ke Pelaku Usaha, PPN Sewa Toko 3 Bulan di Mal Ditanggung Pemerintah

Bantuan ke Pelaku Usaha, PPN Sewa Toko 3 Bulan di Mal Ditanggung Pemerintah

Nasional
Bukan Hanya untuk Ekologi, Rehabilitasi Mangrove Dapat Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Bukan Hanya untuk Ekologi, Rehabilitasi Mangrove Dapat Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Nasional
Jokowi: Pemerintah Tak Bisa Kerja Sendiri Atasi Pandemi

Jokowi: Pemerintah Tak Bisa Kerja Sendiri Atasi Pandemi

Nasional
PPKM Diperpanjang, Pemerintah Berikan Bantuan Beras 10 Kilogram per Keluarga untuk 28,8 Juta KPM

PPKM Diperpanjang, Pemerintah Berikan Bantuan Beras 10 Kilogram per Keluarga untuk 28,8 Juta KPM

Nasional
Daftar Bantuan Pemerintah Selama PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Daftar Bantuan Pemerintah Selama PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Nasional
Daftar Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3

Daftar Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3

Nasional
Luhut Ajak Rakyat Rapatkan Barisan Atasi Virus Corona Varian Delta

Luhut Ajak Rakyat Rapatkan Barisan Atasi Virus Corona Varian Delta

Nasional
Perbanyak Tes Covid-19, Epidemiolog: Harus Masif, Agresif, dan Gratis

Perbanyak Tes Covid-19, Epidemiolog: Harus Masif, Agresif, dan Gratis

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Pemberian Subsidi Kuota Internet Selama 5 Bulan

Pemerintah Lanjutkan Pemberian Subsidi Kuota Internet Selama 5 Bulan

Nasional
Wapres Minta Generasi Muda Mampu Sosialisasikan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Wapres Minta Generasi Muda Mampu Sosialisasikan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR: Hindari Asal Bapak Senang

PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR: Hindari Asal Bapak Senang

Nasional
Pemerintah Siapkan Pelacakan Digital Terkait Vaksinasi dan Tes PCR

Pemerintah Siapkan Pelacakan Digital Terkait Vaksinasi dan Tes PCR

Nasional
PPKM Dilonggarkan, Epidemiolog Dorong Perbanyak Jumlah Testing

PPKM Dilonggarkan, Epidemiolog Dorong Perbanyak Jumlah Testing

Nasional
Luhut: Kematian akibat Covid-19 Banyak Terjadi pada Orang dengan Komorbid dan yang Belum Divaksin

Luhut: Kematian akibat Covid-19 Banyak Terjadi pada Orang dengan Komorbid dan yang Belum Divaksin

Nasional
Panglima TNI Minta Pasien Covid-19 Mau Dirawat di Tempat Isolasi Terpusat

Panglima TNI Minta Pasien Covid-19 Mau Dirawat di Tempat Isolasi Terpusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X