Menurut Masinton, Surat Pemanggilan Miryam Sudah Diterima KPK

Kompas.com - 16/06/2017, 15:14 WIB
Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (22/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPolitisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK, Masinton Pasaribu, mengatakan, surat pemanggilan tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus korupsi e-KTP, Miryam S. Haryani.

"Surat pemanggilan Miryam sudah diterima kemarin pagi. Ada kok tanda terimanya, jika KPK menyatakan belum terima itu kebohongan baru. Katanya berani jujur hebat, jujur dong," ujar Masinton, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Ia meminta KPK bersikap kooperatif dengan bersedia menghadirkan dan mendampingi Miryam untuk dimintai keterangan oleh Pansus Angket di DPR, Senin (19/6/2017), pekan depan.

Jika KPK tidak mengindahkan permohonan Pansus, sesuai peraturan perundang-undangan, DPR berhak meminta bantuan polisi untuk menghadirkan Miryam secara paksa.

Baca: Pansus Ancam Pemanggilan Paksa jika KPK Tak Izinkan Miryam ke DPR

"Jika dipanggil tiga kali tidak datang, bisa dijemput paksa oleh polisi, atau diminta disandera selama 15 hari. Itu bukan kata DPR, bukan kata Pansus, tapi kata undang-undang," papar Masinton.

"Jadi sebaiknya KPK kooeratif lah. Jangan bikin gaduh. Ini kan yang bikin gaduh KPK, kami di pansus santai aja kok. KPK harus taat perundang-undangan," lanjut politisi PDI-P itu.

Sebelumnya, KPK mengaku belum menerima surat permohonan dari DPR untuk menghadirkan Miryam.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan jika sudah menerima surat tersebut, KPK akan mempelajari terlebih dahulu sebelum menentukan sikap.

Baca: Panggil Miryam ke Pansus Angket, DPR Surati KPK

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X