Retrogresi Politik Kebangsaan

Retrogresi politik kebangsaan jika dibiarkan akan melahirkan resesi demokrasi (democratic decline). Meminjam istilah dari Alberto J Olvera dalam tulisannya, "The Elusive Democracy: Political Parties, Democratic Institutions, and Civil Society in Mexico", dalam Latin American Research Review, Volume 45 (2010), resesi ini bisa menyebabkan elusive democracy, yakni keadaan yang ditandai dengan penurunan kualitas demokrasi sebagai konsekuensi dari melambatnya konsolidasi, baik soal pemantapan kapasitas institusi demokrasi maupun kematangan budaya politik.

Salah satu yang penting dalam memaknai demokrasi adalah etos demokratik. Tak cukup hanya membangun sistem demokratik, seperti birokrasi, hukum serta sistem penyelenggaraan pilpres dan pilkada. Para politisi, kandidat dan siapa pun yang punya kepentingan dalam pertarungan politik harus memiliki tanggung jawab sosial untuk senantiasa merawat rumah besar Indonesia yang telah didirikan secara susah payah oleh para pejuang republik ini.

Secara faktual, Pancasila merupakan faktor perekat yang bisa menyatukan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila bisa menjadi mata air nilai luhur yang sangat penting dalam menguatkan etos demokratik.

Para elite politisi sah-sah saja berebut kuasa politik, tetapi jangan merusak tatanan konsolidasi demokrasi yang sedang diupayakan banyak pihak. Strategi melegitimasi dirinya dan mendelegitimasi orang lain jangan sampai mewujud dalam bentuk "bom" perusak yang memorak-porandakan kekitaan warga. Media massa wajib memainkan peran sebagai partisipan demokrasi melalui kerja jurnalismenya. Warga pun memperkuat kapasitas diri sekaligus memiliki sikap jelas untuk turut menjadi bagian dari gerbong politik berkeadaban.

GUN GUN HERYANTO
Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 13 Juni 2017, di halaman 6 dengan judul "Retrogresi Politik Kebangsaan".