Retrogresi Politik Kebangsaan

Kompas.com - 13/06/2017, 16:21 WIB
Ilustrasi KompasIlustrasi
EditorKrisiandi

Oleh: Gun Gun Heryanto

Musim pancaroba politik belumlah sirna. Bahkan, situasi ketidakpastian dan ketidaknyamanan, kecenderungannya terus dikelola bahkan diteguhkan oleh beberapa kalangan hingga memuncak di perhelatan pertarungan politik 2019. Politik kebangsaan pun mendapatkan tantangan nyata.

Ragam corak keberbedaan mulai dari suku, agama, ras, antargolongan, ego kelompok, organisasi, dan kepentingan seharusnya luruh dalam semangat nasionalisme yang menjadi titik temu kekitaan. Pancaroba mesti diwaspadai karena biasanya rentan menghadirkan ragam jenis penyakit terutama saat "imunitas" politik kebangsaan kita melemah.  

Pola peneguhan

Fenomena kekinian menunjukkan gejala retrogresi, yakni pemburukan kualitas politik kebangsaan, akibat polarisasi dukungan politik yang menghadirkan kebencian antarpendukung. Contoh aktualnya adalah luka menganga yang tercipta di Pilkada DKI Jakarta, bahkan ada yang sudah lama terjangkit "penyakit" serupa sejak Pemilu Presiden 2014.

Mereka kerap menularkan virus kebencian satu pihak ke pihak lainnya, serta provokasi kepada banyak orang. Keberlimpahan informasi yang bersumber dari rumor, gosip, fitnah, ujaran kebencian, hoaks memapar kanal-kanal komunikasi warga, terutama dengan memasukkan isu berdaya ledak tinggi bernama suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Yang perlu diwaspadai adalah pola peneguhan (reinforcement) melalui rangsangan komunikasi bertahap yang dikelola sehingga berpotensi menjadi semacam pengondisian instrumental untuk membangun persepsi dan tindakan yang mudah dimanipulasi secara psikologis. Agresivitas verbal dan tindakan yang bersumber dari klaim-klaim kebenaran sepihak dan egosentrisme inilah yang melemahkan kohesi sosial warga.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas dengan 512 responden di 14 kota besar di Indonesia pada 17-19 Mei (Kompas, 22/5), mengonfirmasi kohesi sosial yang menjadi pengikat keberagaman bangsa Indonesia tengah bermasalah. Sebanyak 49,8 persen dari responden mengaku solidaritas sosialnya semakin melemah, 13,2 persen tetap, 36,6 persen semakin kuat, dan 0,4 persen tidak tahu. Ini tentu gambaran dari fenomena yang harus diberi perhatian serius oleh semua pihak.

Dalam bacaan komunikasi politik, pola peneguhan retrogresi politik kebangsaan tampaknya terjadi melalui tiga skenario. Pertama, skenario ubikuitas. Dalam bahasa Latin ubique artinya di mana-mana. Maknanya adalah menghadirkan isu yang merusak kohesi sosial secara masif dan eksesif. Konsep ubikuitas ini, meminjam istilah dari Elisabeth Noelle-Neumann, dalam bukunya The Spiral of Silence: Public Opinion- Our Social Skin (1993). Meskipun, Noelle- Neumann saat itu menggunakannya untuk melihat peran signifikan media massa dalam pembentukan opini mayoritas.

Dalam konteks retrogresi politik kebangsaan ini, caranya dengan membanjiri berita, opini, perbincangan di media massa, terutama televisi yang partisan, dan media sosial secara provokatif untuk merusak kohesi sosial secara terus-menerus. Berupaya membangun kesan terbentuknya opini mayoritas.   

Contoh aktual di media sosial, misalnya fenomena persekusi atau tindakan memburu secara liar orang lain di media sosial yang dianggap melecehkan atau menodai pihak lain ataupun ajaran agama tertentu. Warga yang jadi target persekusi  biasanya dipublikasikan profilnya, didatangi, ditekan, dipermalukan dengan memviralkan video persekusinya serta menggelandang targetnya ke polisi dan umumnya dilaporkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bisa jadi, warga yang menjadi target perburuan memang status media sosialnya melanggar, tetapi tindakan sweeping ataupun menggeruduk rumah warga dengan cara sewenang-wenang juga mengancam ketidakteraturan sosial.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Nasional
Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Nasional
Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Nasional
Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Nasional
Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Nasional
KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

Nasional
Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Nasional
Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Nasional
Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Nasional
KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X