Retrogresi Politik Kebangsaan

Kompas.com - 13/06/2017, 16:21 WIB
Ilustrasi KompasIlustrasi
EditorKrisiandi

Oleh: Gun Gun Heryanto

Musim pancaroba politik belumlah sirna. Bahkan, situasi ketidakpastian dan ketidaknyamanan, kecenderungannya terus dikelola bahkan diteguhkan oleh beberapa kalangan hingga memuncak di perhelatan pertarungan politik 2019. Politik kebangsaan pun mendapatkan tantangan nyata.

Ragam corak keberbedaan mulai dari suku, agama, ras, antargolongan, ego kelompok, organisasi, dan kepentingan seharusnya luruh dalam semangat nasionalisme yang menjadi titik temu kekitaan. Pancaroba mesti diwaspadai karena biasanya rentan menghadirkan ragam jenis penyakit terutama saat "imunitas" politik kebangsaan kita melemah.  

Pola peneguhan

Fenomena kekinian menunjukkan gejala retrogresi, yakni pemburukan kualitas politik kebangsaan, akibat polarisasi dukungan politik yang menghadirkan kebencian antarpendukung. Contoh aktualnya adalah luka menganga yang tercipta di Pilkada DKI Jakarta, bahkan ada yang sudah lama terjangkit "penyakit" serupa sejak Pemilu Presiden 2014.

Mereka kerap menularkan virus kebencian satu pihak ke pihak lainnya, serta provokasi kepada banyak orang. Keberlimpahan informasi yang bersumber dari rumor, gosip, fitnah, ujaran kebencian, hoaks memapar kanal-kanal komunikasi warga, terutama dengan memasukkan isu berdaya ledak tinggi bernama suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Yang perlu diwaspadai adalah pola peneguhan (reinforcement) melalui rangsangan komunikasi bertahap yang dikelola sehingga berpotensi menjadi semacam pengondisian instrumental untuk membangun persepsi dan tindakan yang mudah dimanipulasi secara psikologis. Agresivitas verbal dan tindakan yang bersumber dari klaim-klaim kebenaran sepihak dan egosentrisme inilah yang melemahkan kohesi sosial warga.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas dengan 512 responden di 14 kota besar di Indonesia pada 17-19 Mei (Kompas, 22/5), mengonfirmasi kohesi sosial yang menjadi pengikat keberagaman bangsa Indonesia tengah bermasalah. Sebanyak 49,8 persen dari responden mengaku solidaritas sosialnya semakin melemah, 13,2 persen tetap, 36,6 persen semakin kuat, dan 0,4 persen tidak tahu. Ini tentu gambaran dari fenomena yang harus diberi perhatian serius oleh semua pihak.

Dalam bacaan komunikasi politik, pola peneguhan retrogresi politik kebangsaan tampaknya terjadi melalui tiga skenario. Pertama, skenario ubikuitas. Dalam bahasa Latin ubique artinya di mana-mana. Maknanya adalah menghadirkan isu yang merusak kohesi sosial secara masif dan eksesif. Konsep ubikuitas ini, meminjam istilah dari Elisabeth Noelle-Neumann, dalam bukunya The Spiral of Silence: Public Opinion- Our Social Skin (1993). Meskipun, Noelle- Neumann saat itu menggunakannya untuk melihat peran signifikan media massa dalam pembentukan opini mayoritas.

Dalam konteks retrogresi politik kebangsaan ini, caranya dengan membanjiri berita, opini, perbincangan di media massa, terutama televisi yang partisan, dan media sosial secara provokatif untuk merusak kohesi sosial secara terus-menerus. Berupaya membangun kesan terbentuknya opini mayoritas.   

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Nasional
Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Nasional
FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Nasional
Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Nasional
Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Nasional
Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Nasional
FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 2 Provinsi Tak Ada Kasus Baru, DKI Tertinggi

UPDATE 25 Oktober: 2 Provinsi Tak Ada Kasus Baru, DKI Tertinggi

Nasional
Hari Dokter Nasional, Ayo Bantu Garda Terdepan Lewat Gerakan 3M

Hari Dokter Nasional, Ayo Bantu Garda Terdepan Lewat Gerakan 3M

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 168.918 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Oktober: 168.918 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X