Kominfo Pastikan Revisi UU Penyiaran Tak Akan seperti Orde Baru

Kompas.com - 10/06/2017, 11:52 WIB
Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika bidang Hukum, Hendri Subiakto dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraStaf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika bidang Hukum, Hendri Subiakto dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika bidang Hukum, Hendri Subiakto memastikan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tak akan seperti orde baru.

Pemerintah, kata dia, tidak akan menguasai frekuensi, namun mengaturnya.

"Pemerintah tidak akan menguasai frekuensi, tapi meregulate frekuensi karena Pemerintah adalah negara sesuai UUD 1945," kata Hendri dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2017).

"Ini bukan orde baru, kita sudah 18 tahun reformasi," sambung dia.

(baca: UU Penyiaran Beraroma Orde Baru)

Pemerintah dalam hal ini berkewajiban menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), yang menyebutkan "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Frekuensi, menurut dia, sama dengan kekayaan yang dimaksud dalam pasal tersebut sehingga Pemerintah perlu mengelolanya untuk kepentingan masyarakat luas.

Hendri menyampaikan, yang diatur oleh pemerintah lebih kepada infrastruktur dalam hal tata laksana penggunaan frekuensi, bukan kepada konten.

Sebab, penggunaan frekuensi oleh masyarakat saat ini sangat tinggi, sementara frekuensi yang ada terbatas.

Adapun soal konten penyiaran merupakan tanggungjawab Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X