Aktivis '98 Minta Amien Rais Klarifikasi Aliran Dana di Pengadilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Rumah Gerakan '98 Bernard Ali Mumbang Halolo menyarankan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memberikan klarifikasi soal dugaan aliran dana hasil korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di persidangan.

Bernard berharap, sebagai tokoh nasional Amien Rais bisa menaati aturan hukum dengan menyampaikan fakta di pengadilan.

"Saya menyarankan kepada Amien Rais agar memberi contoh untuk tunduk kepada hukum sebagaimana warga negara lain dengan memberikan klarifikasi fakta di forum persidangan, bukan di tempat lain," ujar mantan aktivis reformasi 1998 itu di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (7/6/2017).

Amien Rais sempat berencana menemui pimpinan KPK untuk memberikan klarifikasi setelah namanya disebut dalam fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Jaksa KPK mengungkapkan bahwa Amien menerima enam kali pemberian uang yang jumlah totalnya sebesar Rp 600 juta.

Uang tersebut diduga berasal dari keuntungan perusahaan swasta yang ditunjuk langsung oleh Menteri Kesehatan saat itu, Siti Fadilah Supari, untuk menangani proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan.

Meski demikian, pimpinan KPK menolak memenuhi permintaan Amien Rais untuk bertemu. Bernard pun meminta KPK berani mengusut dugaan keterlibatan Amien Rais dalam kasus tersebut.

Menurut dia, para aktivis reformasi 1998 yang tergabung dalam Rumah Gerakan '98 berkomitmen untuk mendukung upaya KPK dan menjaga lembaga antirasuah itu dari adanya potensi intimidasi dari kelompok tertentu.

"Kami mengajak masyarakat untuk mendukung segenap proses pemberantasan korupsi dan menolak opini pemberantasan korupsi dapat memicu konflik horizontal," ucap Bernard.

Selain itu, Bernard juga meminta KPK tidak perlu menggubris sebutan Bapak Reformasi yang diberikan oleh kelompok tertentu kepada Amien Rais.

Dia menolak julukan itu diberikan kepada siapa pun sebab gerakan reformasi merupakan gerakan rakyat yang dipelopori oleh mahasiswa.

"Kami menolak julukan Bapak Reformasi disematkan kepada siapa pun, sebab kami menyadari gerakan reformasi merupakan gerakan rakyat yang dipelopori mahasiswa," ucapnya.

Menurut jaksa, sejumlah uang yang diterima sebagai keuntungan pihak swasta juga mengalir ke rekening Amien Rais.

(Baca: Jaksa Sebut Uang Kasus Korupsi Siti Fadilah Mengalir ke Rekening Amien Rais)

Dalam kegiatan pengadaan alkes untuk mengatasi KLB pada tahun 2005, Siti membuat surat rekomendasi mengenai penunjukan langsung.

Ia juga meminta agar kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen, Mulya A Hasjmy, menunjuk langsung PT Indofarma Tbk sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa.

Menurut jaksa KPK, berdasarkan fakta persidangan, penunjukan langsung yang dilakukan Siti terhadap PT Indofarma merupakan bentuk bantuan Siti terhadap PAN. Pengangkatan Siti sebagai Menteri Kesehatan merupakan hasil rekomendasi PP Muhammadiyah.

"Terdakwa sendiri menjadi menteri karena diusung oleh ormas Muhammadiyah yang kadernya banyak menjadi pengurus PAN pada saat itu," kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Menurut jaksa KPK, rekening Amien Rais enam kali menerima transfer uang. Setiap kali transfer, Amien menerima Rp 100 juta.

Rekening Amien Rais tercatat pertama kali menerima pada 15 Januari 2007. Amien Rais terakhir menerima pada 2 November 2007. Adapun Amien mengaku tak takut diusut oleh KPK.

(Baca juga: Tanda Tanya Peran Amien Rais di Kasus Korupsi Alkes)