Bagaimana UKP-PIP Sosialisasikan Pancasila dengan Cara Kekinian?

Kompas.com - 07/06/2017, 13:57 WIB
Kompas TV Pelajar SMA Al-Izhar dan SMA Kolese Kanisius memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2017 dengan cara unik dan berbeda.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Anggota Dewan Pengarah UKP-PIP Andreas Anangguru Yewangoe menambahkan, publik jangan melihat kesembilan Dewan Pengarah berdasarkan usianya.

Publik harus melihat cara berpikir mereka.

"Tidak usah dilihat dari mereka sepuh. Tapi lihat juga cara berpikir mereka, saya kira kami ini tidak akan statis dan akan selalu mengaktualisasikan diri. Jadi usia tidak jadi soal," ujar Andreas.

Dewan Pengarah akan sangat mendukung sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan cara-cara kekinian dan dapat menyentuh masyarakat zaman sekarang.

Meski demikian, mengenai bentuk sosialisasi yang tepat, Andreas belum bisa menyampaikannya karena harus dibahas terlebih dahulu.

"Yang jelas bentuknya berbeda dengan P4. Akan lebih luwes. Nanti ya lihat saja implementasinya akan bagaimana," ujar Andreas.

Baca: Din Syamsuddin Batal Jadi Pengarah UKP Pancasila

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan produk dari UKP-PIP tidak sama dengan program penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila alias P4 seperti era Orde Baru.

"Nanti, itu tidak bersifat indoktrinasi kayak dulu-dulu," ujar Jokowi saat tim Kompas.com mewawancarai di Ruang Oval, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Produk UKP-PIP akan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

"Kami sih ingin penyampaiannya yang kekinian, tak lagi indoktrinasi," ujar Jokowi.

Bentuknya beragam, misalnya berupa video di Facebook atau video blog di Youtube hingga berbentuk komik.

Tujuannya, agar penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila bisa diterima oleh seluruh elemen, khususnya kalangan muda.

"Sehingga anak-anak muda ini bisa terangkul dengan baik dengan adanya program-program ini," ujar Jokowi.

 

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X