Bagaimana UKP-PIP Sosialisasikan Pancasila dengan Cara Kekinian?

Kompas.com - 07/06/2017, 13:57 WIB
Eksekutif Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif. Fabian Januarius KuwadoEksekutif Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginginkan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan Unit Kerja Pembinaan Ideologi Pancasila ( UKP-PIP) bisa menyentuh masyarakat, khususnya generasi muda.

Singkatnya, Jokowi berharap produk UKP-PIP bersifat kekinian.

Di sisi lain, formasi Dewan Pengarah UKP-PIP ternyata diisi oleh tokoh-tokoh senior.

Ada 9 orang yang duduk di Dewan Pengarah, di antaranya Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden keenam RI Try Sutrisno, mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ketua Umum Majelis Budhayana Indonesia Sudhamek, mantan Ketua PGI Andreas Anangguru Yewangoe, dan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya.

Bagaimana para tokoh senior itu bisa mengimplementasikan arahan Presiden Jokowi tersebut?

Eksekutif UKP-PIP Yudi Latif mengatakan, jajaran Dewan Pengarah hanya memberikan arahan mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang diwariskan oleh pendiri bangsa.

"Sementara itu, implementasinya di saya, di eksekutif," ujar Yudi, seusai dilantik di Kompleks Istana Presiden, Rabu (7/6/2017).

Baca: Megawati Terpilih sebagai Ketua Dewan Pengarah UKP Pancasila

Sebagai eksekutif, Yudi akan dibantu sejumlah deputi serta para tenaga profesional.

Ia akan memilih deputi dan tenaga profesional yang dinilai mampu menyosialisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dengan cara yang kekinian, sesuai arahan Presiden Jokowi.

Anggota Dewan Pengarah UKP-PIP Andreas Anangguru Yewangoe menambahkan, publik jangan melihat kesembilan Dewan Pengarah berdasarkan usianya.

Publik harus melihat cara berpikir mereka.

"Tidak usah dilihat dari mereka sepuh. Tapi lihat juga cara berpikir mereka, saya kira kami ini tidak akan statis dan akan selalu mengaktualisasikan diri. Jadi usia tidak jadi soal," ujar Andreas.

Dewan Pengarah akan sangat mendukung sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan cara-cara kekinian dan dapat menyentuh masyarakat zaman sekarang.

Meski demikian, mengenai bentuk sosialisasi yang tepat, Andreas belum bisa menyampaikannya karena harus dibahas terlebih dahulu.

"Yang jelas bentuknya berbeda dengan P4. Akan lebih luwes. Nanti ya lihat saja implementasinya akan bagaimana," ujar Andreas.

Baca: Din Syamsuddin Batal Jadi Pengarah UKP Pancasila

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan produk dari UKP-PIP tidak sama dengan program penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila alias P4 seperti era Orde Baru.

"Nanti, itu tidak bersifat indoktrinasi kayak dulu-dulu," ujar Jokowi saat tim Kompas.com mewawancarai di Ruang Oval, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Produk UKP-PIP akan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

"Kami sih ingin penyampaiannya yang kekinian, tak lagi indoktrinasi," ujar Jokowi.

Bentuknya beragam, misalnya berupa video di Facebook atau video blog di Youtube hingga berbentuk komik.

Tujuannya, agar penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila bisa diterima oleh seluruh elemen, khususnya kalangan muda.

"Sehingga anak-anak muda ini bisa terangkul dengan baik dengan adanya program-program ini," ujar Jokowi.

Kompas TV Pelajar SMA Al-Izhar dan SMA Kolese Kanisius memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2017 dengan cara unik dan berbeda.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Nasional
Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Nasional
Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Nasional
Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Nasional
Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Nasional
Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Nasional
KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Nasional
Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Nasional
Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Nasional
Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Nasional
Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Nasional
Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X