Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bagaimana UKP-PIP Sosialisasikan Pancasila dengan Cara Kekinian?

Kompas.com - 07/06/2017, 13:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginginkan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan Unit Kerja Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) bisa menyentuh masyarakat, khususnya generasi muda.

Singkatnya, Jokowi berharap produk UKP-PIP bersifat kekinian.

Di sisi lain, formasi Dewan Pengarah UKP-PIP ternyata diisi oleh tokoh-tokoh senior.

Ada 9 orang yang duduk di Dewan Pengarah, di antaranya Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden keenam RI Try Sutrisno, mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ketua Umum Majelis Budhayana Indonesia Sudhamek, mantan Ketua PGI Andreas Anangguru Yewangoe, dan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya.

Bagaimana para tokoh senior itu bisa mengimplementasikan arahan Presiden Jokowi tersebut?

Eksekutif UKP-PIP Yudi Latif mengatakan, jajaran Dewan Pengarah hanya memberikan arahan mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang diwariskan oleh pendiri bangsa.

"Sementara itu, implementasinya di saya, di eksekutif," ujar Yudi, seusai dilantik di Kompleks Istana Presiden, Rabu (7/6/2017).

Baca: Megawati Terpilih sebagai Ketua Dewan Pengarah UKP Pancasila

Sebagai eksekutif, Yudi akan dibantu sejumlah deputi serta para tenaga profesional.

Ia akan memilih deputi dan tenaga profesional yang dinilai mampu menyosialisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dengan cara yang kekinian, sesuai arahan Presiden Jokowi.

Anggota Dewan Pengarah UKP-PIP Andreas Anangguru Yewangoe menambahkan, publik jangan melihat kesembilan Dewan Pengarah berdasarkan usianya.

Publik harus melihat cara berpikir mereka.

"Tidak usah dilihat dari mereka sepuh. Tapi lihat juga cara berpikir mereka, saya kira kami ini tidak akan statis dan akan selalu mengaktualisasikan diri. Jadi usia tidak jadi soal," ujar Andreas.

Dewan Pengarah akan sangat mendukung sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan cara-cara kekinian dan dapat menyentuh masyarakat zaman sekarang.

Meski demikian, mengenai bentuk sosialisasi yang tepat, Andreas belum bisa menyampaikannya karena harus dibahas terlebih dahulu.

"Yang jelas bentuknya berbeda dengan P4. Akan lebih luwes. Nanti ya lihat saja implementasinya akan bagaimana," ujar Andreas.

Baca: Din Syamsuddin Batal Jadi Pengarah UKP Pancasila

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan produk dari UKP-PIP tidak sama dengan program penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila alias P4 seperti era Orde Baru.

"Nanti, itu tidak bersifat indoktrinasi kayak dulu-dulu," ujar Jokowi saat tim Kompas.com mewawancarai di Ruang Oval, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Produk UKP-PIP akan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

"Kami sih ingin penyampaiannya yang kekinian, tak lagi indoktrinasi," ujar Jokowi.

Bentuknya beragam, misalnya berupa video di Facebook atau video blog di Youtube hingga berbentuk komik.

Tujuannya, agar penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila bisa diterima oleh seluruh elemen, khususnya kalangan muda.

"Sehingga anak-anak muda ini bisa terangkul dengan baik dengan adanya program-program ini," ujar Jokowi.

Kompas TV Pelajar SMA Al-Izhar dan SMA Kolese Kanisius memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2017 dengan cara unik dan berbeda.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com