Bagaimana UKP-PIP Sosialisasikan Pancasila dengan Cara Kekinian?

Kompas.com - 07/06/2017, 13:57 WIB
Eksekutif Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif. Fabian Januarius KuwadoEksekutif Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginginkan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan Unit Kerja Pembinaan Ideologi Pancasila ( UKP-PIP) bisa menyentuh masyarakat, khususnya generasi muda.

Singkatnya, Jokowi berharap produk UKP-PIP bersifat kekinian.

Di sisi lain, formasi Dewan Pengarah UKP-PIP ternyata diisi oleh tokoh-tokoh senior.

Ada 9 orang yang duduk di Dewan Pengarah, di antaranya Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden keenam RI Try Sutrisno, mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ketua Umum Majelis Budhayana Indonesia Sudhamek, mantan Ketua PGI Andreas Anangguru Yewangoe, dan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya.

Bagaimana para tokoh senior itu bisa mengimplementasikan arahan Presiden Jokowi tersebut?

Eksekutif UKP-PIP Yudi Latif mengatakan, jajaran Dewan Pengarah hanya memberikan arahan mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang diwariskan oleh pendiri bangsa.

"Sementara itu, implementasinya di saya, di eksekutif," ujar Yudi, seusai dilantik di Kompleks Istana Presiden, Rabu (7/6/2017).

Baca: Megawati Terpilih sebagai Ketua Dewan Pengarah UKP Pancasila

Sebagai eksekutif, Yudi akan dibantu sejumlah deputi serta para tenaga profesional.

Ia akan memilih deputi dan tenaga profesional yang dinilai mampu menyosialisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dengan cara yang kekinian, sesuai arahan Presiden Jokowi.

Anggota Dewan Pengarah UKP-PIP Andreas Anangguru Yewangoe menambahkan, publik jangan melihat kesembilan Dewan Pengarah berdasarkan usianya.

Publik harus melihat cara berpikir mereka.

"Tidak usah dilihat dari mereka sepuh. Tapi lihat juga cara berpikir mereka, saya kira kami ini tidak akan statis dan akan selalu mengaktualisasikan diri. Jadi usia tidak jadi soal," ujar Andreas.

Dewan Pengarah akan sangat mendukung sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan cara-cara kekinian dan dapat menyentuh masyarakat zaman sekarang.

Meski demikian, mengenai bentuk sosialisasi yang tepat, Andreas belum bisa menyampaikannya karena harus dibahas terlebih dahulu.

"Yang jelas bentuknya berbeda dengan P4. Akan lebih luwes. Nanti ya lihat saja implementasinya akan bagaimana," ujar Andreas.

Baca: Din Syamsuddin Batal Jadi Pengarah UKP Pancasila

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan produk dari UKP-PIP tidak sama dengan program penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila alias P4 seperti era Orde Baru.

"Nanti, itu tidak bersifat indoktrinasi kayak dulu-dulu," ujar Jokowi saat tim Kompas.com mewawancarai di Ruang Oval, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Produk UKP-PIP akan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

"Kami sih ingin penyampaiannya yang kekinian, tak lagi indoktrinasi," ujar Jokowi.

Bentuknya beragam, misalnya berupa video di Facebook atau video blog di Youtube hingga berbentuk komik.

Tujuannya, agar penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila bisa diterima oleh seluruh elemen, khususnya kalangan muda.

"Sehingga anak-anak muda ini bisa terangkul dengan baik dengan adanya program-program ini," ujar Jokowi.

Kompas TV Pelajar SMA Al-Izhar dan SMA Kolese Kanisius memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2017 dengan cara unik dan berbeda.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

Nasional
Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan 'New Normal'

Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan "New Normal"

Nasional
KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

Nasional
FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

Nasional
KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

Nasional
UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

Nasional
KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

Nasional
Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

Nasional
Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

Nasional
Menghadirkan Pancasila di Era 'New Normal'

Menghadirkan Pancasila di Era "New Normal"

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

Nasional
Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Nasional
[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

Nasional
BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

Nasional
85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X