Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baru Dilantik, UKP-PIP Langsung Rapat dengan Presiden

Kompas.com - 07/06/2017, 12:16 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Para Dewan Pengarah dan Eksekutif Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PUP) langsung dipanggil Presiden Joko Widodo, Rabu (7/6/2017).

Pengamatan Kompas.com, pelantikan di Istana Negara, Jakarta, selesai sekitar pukul 10.30 WIB.

Setelah itu, para Dewan Pengarah serta Eksekutif UKP-PIP berpencar.

Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Said Agil Seeradj, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, Wisnu Bawa Tenaya dan Yudi Latif langsung menghadap ke Presiden Jokowi di Ruang VVIP.

Sementara itu, Muhammad Mahfud MD, Syafii Maarif, dan Ma'ruf Amin, langsung keluar dan pergi meninggalkan Istana.

Pihak protokoler hanya sempat memanggil a: Syafii dan memberitahukan bahwa Presiden memanggil jajaran UKP-PIP.

Baca: Yudi Latif Pastikan UKP Pancasila Beda dari Program Era Orba

Syafii, yang belum menaiki mobilnya, kemudian masuk kembali ke Istana.

Sementara itu, Mahfud dan Ma'ruf sudah keburu memasuki mobil dan pergi meninggalkan Istana.

Selang 15 menit kemudian, mobil Mahfud MD dan Ma'ruf Amin kembali lagi memasuki pelataran parkir Istana Presiden. Mahfud dan Ma'ruf berjalan cepat untuk masuk ke dalam Istana.

"Iya dipanggil Presiden," ujar Mahfud sembari tersenyum.

Ma'ruf mengatakan, rapat bersama Jokowi ini mendadak.

"Iya saya sudah jauh, lalu dipanggil lagi," ujar Ma'ruf.

Hingga pukul 11.21 WIB, pertemuan itu masih berlangsung. Belum diketahui apa topik pertemuan mendadak tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com