Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Lantik Megawati dan 8 Tokoh Lain Jadi Pengarah UKP Pancasila

Kompas.com - 07/06/2017, 06:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo pada Rabu (7/6/2107) pagi ini akan melantik Pengarah dan Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Berdasarkan agenda resmi dari biro pers Istana, pelantikan akan dimulai pukul 09.00 WIB.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto mengatakan, pengarah UKP-PIP akan diisi para tokoh nasional seperti Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno.

Ada juga tokoh agama seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif dan Din Syamsudin.

"Saya baca begitu, ada Bu Megawati, ada Pak Try juga. Ada Buya Maarif, ada Pak Din Syamsuddin," kata Sidarto di Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Sidarto mengatakan, nama tokoh ini dipilih karena dianggap telah memberikan pengaruh terhadap penanaman nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

(Baca: Apa Itu Unit Kerja Presiden Pembinaan Pancasila? )

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut ada sembilan orang pengarah UKP-PIP yang akan dilantik Jokowi pada pagi ini. Namun Pratikno enggan mengungkap siapa saja nama yang akan dilantik.

Saat Kompas.com menunjukkan draf berisi nama tim pengarah yang sudah beredar, Pratikno tidak membantahnya.

"Ini enggak tahu draf kapan. Tapi sebagian itu benar," kata Pratikno.

Selain Megawati, Try Sutrisno, Syafii Maarif dan Din Syamsuddin, dalam draf itu ada ada tokoh lain seperti Mahfud MD, Ma'ruf Amin, Andreas Annangguru Yewangoe, Wisnu Bawa Tenaya dan Sudhamek.

Sementara untuk Kepala UKP-PIP, dipercayakan kepada Yudi Latif. Yudi sejak awal memang membantu pemerintah untuk merumuskan UKP-PIP ini.

(Baca: Jokowi Tegaskan UKP-PIP Bukan Indoktrinasi seperti P4)

Yudi sebelumnya mengaku sudah mempersiapkan sejumlah rencana kerja. Dia pun segera melengkapi struktur kelembagaan. Salah satunya mengajukan nama-nama calon deputi kepada Presiden Joko Widodo.

"Karena berdasarkan Perpres, deputi itu diusulkan Kepala kepada Presiden. Setelah itu, baru Kepala UKP-PIP memilih kelengkapan yang lain. Tenaga ahli dan lain-lain," ujar Yudi kepada Kompas.com, Jumat (2/6/2017).

Setelah melengkapi struktur kelembagaan, UKP-PIP akan mulai bekerja. Yudi mengatakan, ia sudah mempersiapkan rencana kerja agar dalam waktu singkat, bisa bekerja cepat dan efektif. Masa kerja UKP-PIP menyesuaikan dengan periode kepemimpinan Presiden.

Kompas TV Waspada Paham ISIS di Indonesia (Bag 3)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com