Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Masuk 10 Besar Pemimpin Dunia dengan Pengikut Terbanyak di Twitter

Kompas.com - 05/06/2017, 15:54 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam sepuluh besar pemimpin dunia yang punya pengikut terbanyak di jejaring sosial Twitter.

Hal tersebut terungkap berdasarkan studi terbaru firma global bidang kehumasan dan komunikasi strategis, Burson-Marsteller, yang dikutip Kompas.com, Senin (5/6/2017).

Studi itu bertajuk "Twiplomacy Study 2017" yang menyorot Twitter.

Berdasarkan hasil studi tersebut, Jokowi, yang memiliki akun @jokowi, menempati urutan ke-10 dengan 7,4 juta pengikut di Twitter.

Studi ini juga mencatat akun Twitter resmi Kantor Staf Presiden Republik Indonesia sebagai salah satu yang aktif menciptakan “Moments”, fitur yang diperkenalkan pada 2016.

Fitur ini berupa kumpulan kisah yang menampilkan peristiwa populer di Twitter.

Paus Fransiskus urutan teratas

Menurut studi ini, akun Paus Fransiskus menempati posisi pertama sebagai pemimpin dunia dengan pengikut paling banyak di Twitter dengan 33,7 juta pengikut.

Lewat akun @pontifex, Sri Paus biasanya bercuit mengenai ucapan bijak atau doa dalam berbagai bahasa seperti Arab, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Latin, Polandia, Portugis dan Spanyol.

Posisi kedua ditempati akun Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, (@realDonaldTrump) yang memiliki 30,1 juta pengikut.

Pengikut akun Trump lebih besar tiga kali lipat sejak pemilihan Presiden AS pada 2016.

Posisi ketiga ditempati oleh akun Perdana Menteri India, Narendra Modi (@narendramodi) dengan 30,05 juta pengikut.

Sementara, akun resmi kantor Perdana Menteri India @PMOIndia menyusul di posisi ke empat dengan 18,04 juta pengikut.

Posisi ke lima ditempati @POTUS, akun resmi Donald Trump yang kemungkinan dikelola lembaga pemerintahan.

Kemudian, akun resmi Gedung Putih (@WhiteHouse), berada di posisi enam dengan pengikut sebanyak 14,4 juta.

Halaman:


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com