Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sepakati Penambahan 15 Kursi DPR, Pemerintah dan DPR Bahas Alokasi Kursi

Kompas.com - 31/05/2017, 05:47 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan DPR akan kembali merundingkan model penambahan kursi DPR RI.

Hal itu menyusul disepakatinya penambahan 15 kursi DPR RI dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu.

"Nanti di-exercise lagi bersama dengan pemerintah. Menyepakati nanti modelnya seperti apa penambahan 15 ini," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu Lukman Edy, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Lukman menyebutkan, ada dua pilihan model.

Pertama, tetap melakukan redistribusi atau realokasi kursi terhadap beberapa daerah yang memiliki jumlah kursi terlalu banyak, misalnya Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat.

Baca: Pemerintah dan DPR Sepakat Penambahan 15 Kursi DPR

"Artinya 15 tambahan untuk daerah-daerah dan beberapa daerah sekitr 4 kursi diambil dari daerah-daerah yang mengalami kelebihan terlalu banyak," ujar dia.

Sementara, pilihan kedua, menghitung ulang distribusi kursi.

Sebelumnya, Pansus telah menyepakati penambahan 19 kursi DPR RI. Dengan adanya kesepakatan ini, maka perlu dilakukan penghitungan ulang.

Lukman menyinggung soal usulan dari Fraksi Partai Nasdem bahwa kekurangan kursi di Pulau Jawa, Madura, dan Bali tak perlu ditambah.

Saat ini terjadi ketimpangan jumlah anggota DPR antara daerah tersebut dan daaerah di luar tiga wilayah tersebut.

Baca: Alasan Pemerintah Sepakati Penambahan 15 Kursi DPR RI

"Pendekatan ini yang akan dibicarakan dengan Pemerintah," kata Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Kompas TV Lukman menargetkan RUU penyelenggaraan pemilu disahkan pada 18 Mei 2017.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com