Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Komisioner KPU: Jangan-jangan Memang Ada Upaya Mendegradasi DPD

Kompas.com - 26/05/2017, 23:28 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay tidak setuju jika wacana seleksi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dikaitkan dengan ketidakmampuan KPU menyelenggarakan pemilihan.

"Kalau mau dikatakan KPU tidak mampu, tidak memenuhi syarat, itu kesimpulan yang dipaksakan," ujar Hadar, dalam diskusi bertajuk "RUU Pemilu Jangan Kerdilkan DPD", di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (26/5/2017).

Menurut Hadar, yang dilakukan KPU selama ini sudah maksimal.

Pada Pemilu 2014, meski belum didukung sarana yang memadai, KPU berhasil menyelenggarakan pemilihan anggota DPD.

"KPU belum punya satu sistem untuk verifikasi membantu mengecek semua dokumen, jadi masih gunakan satu sistem sederhana, excel atau lainnya," kata dia.

Baca: Seleksi oleh DPRD Dianggap Cara Parpol untuk Menguasai DPD

Saat itu, ada 1.033 perwakilan daerah untuk 33 Provinsi yang mendaftarkan diri untuk menjadi anggota DPD.

Dari jumlah itu, KPU menyeleksi dengan meminta masukan masyarakat.

Kemudian, mengerucut menjadi 947 calon yang lolos. Hasil akhirnya, lanjut Hadar, ditetapkan sebanyak 945 calon anggota DPD untuk dipilih dalam pemilu legislatif.

Sebesar 13 persen dari jumlah itu merupakan perempuan.

Menurut Hadar, jika KPU dianggap tidak mampu menyelenggarakan pemilihan DPD, maka seharusnya saat ini legislatif merancang cara atau upaya penguatan penyelenggara pemilu, bukan menyerahkan prosesnya pada DPRD.

Baca: "DPR Melihat DPD sebagai Saingan"

Hadar menilai, cara ini seperti menanggulangi penyakit, tetapi dengan memberikan obat yang salah.

"Yang pasti penyakitnya tidak akan selesai," ujar dia.

Hadar juga mempertanyakan alasan munculnya wacana ini. "Jangan-jangan memang upaya untuk mendegradasi, mengkerdilkan (DPD)," kata Hadar.

Kompas TV Drama “Berebut Kursi” di DPD (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com