Kompas.com - 24/05/2017, 20:01 WIB
Ketua Badan Legislasi, Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Badan Legislasi, Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Legislatif DPR Supratman Andi Agtas menyatakan, banyak hal yang harus diperhatikan dalam penambahan jumlah pimpinan MPR, DPR, dan DPD. Salah satunya terkait anggaran yang akan terbebani.

Karena itu, perlu juga mempertimbangkam saran pemerintah saat membahas Revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), khususnya terkait penambahan jumlah pimpinan.

"Memang ada persoalan kalau penambahan terlalu besar, soal anggaran," ujar Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2017).

Selain itu, struktur dan nomenklatur jabatan juga harus diperhatikan bila terjadi penambahan dalam jumlah besar seperti di MPR, yakni direncanakan menjadi 11 pimpinan.

Karena telah membebani anggaran dalam jumlah besar, ia pun berharap penambahan pimpinan MPR, DPR, dan DPD berpengaruh besar dalam peningkatan kinerja dewan.

"Kalaupun ada penambahan unsur pimpinan semata-mata tidak bagi-bagi kekuasaan. Kami berharap ini dalam peningkatan kinerja," kata politisi Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) Firman Soebagyo menyatakan, ada usulan baru dalam pembahasan Revisi UU MD3.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Usulan tersebut, yakni penambahan jumlah pimpinan DPR menjadi tujuh kursi, pimpinan MPR menjadi 11 kursi, dan pimpinan DPD menjadi lima kursi.

"Jadi masih dinamis, ada juga usulan bahwa pimpinan DPR ditambah dua kursi, MPR ditambah enam kursi, terus kemudian pimpinan DPD ditambah dua kursi. Jadi ini berkembang terus, dinamis," ujar Firman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/5/2017).

(Baca juga: Revisi UU MD3, Ada Wacana Penambahan Jumlah Pimpinan DPD)

Kompas TV MPR Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Nasional
Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Nasional
OTT di Musi Banyuasin, KPK Tangkap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 ASN

OTT di Musi Banyuasin, KPK Tangkap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 ASN

Nasional
Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

Nasional
Temui Orangtua Korban Penganiayaan di Bogor, Wagub Jabar Minta Pihak Sekolah Menindak Tegas

Temui Orangtua Korban Penganiayaan di Bogor, Wagub Jabar Minta Pihak Sekolah Menindak Tegas

Nasional
6 Tips Bijak Menggunakan Pinjaman Online

6 Tips Bijak Menggunakan Pinjaman Online

Nasional
KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

Nasional
OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

Nasional
Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Nasional
[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

Nasional
Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Nasional
Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Nasional
WNA yang Jadi Buron Kasus Pinjol Ilegal adalah Pemodal

WNA yang Jadi Buron Kasus Pinjol Ilegal adalah Pemodal

Nasional
Tagar #PercumaLaporPolisi Dinilai sebagai Cermin bagi Polisi untuk Bebenah

Tagar #PercumaLaporPolisi Dinilai sebagai Cermin bagi Polisi untuk Bebenah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.