Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Maksud Mendagri Sebut Ada Mantan Menteri Teriak Anti-Pancasila

Kompas.com - 23/05/2017, 15:28 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo soal adanya Komisaris BUMN dan mantan Menteri yang teriak-teriak anti-Pancasila, rupanya memiliki maksud khusus.

Tjahjo ingin agar yang bersangkutan muncul sendiri ke publik dan mengklarifikasi perihal pernyataannya tersebut.

"Biar dia klarifikasi sendiri. Saya sebut biar dia melakukan klarifikasi sendiri," ujar Tjahjo saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (23/5/2017).

(baca: Mendagri Sebut Ada Tokoh Nasional Ingin Ubah Ideologi Bangsa)

Klarifikasi yang dia maksud, bukan ditujukan kepada dirinya. Melainkan kepada kementerian yang mengurus gerakan anti-Pancasila.

"Bukan ke saya, biar ke Menko Polhukam, ke Polri dan ke Kejaksaan Agung," ujar Tjahjo.

Tjahjo yakin dengan akurasi pernyataannya tersebut.

"Data video sangat akurat sekali. Soal tahun kapan (pernyataan itu direkam), kapan, enggak tahu. Tapi kan itu terus diputar," ujar Tjahjo.

(baca: Mendagri: Ada Komisaris BUMN Teriak-teriak Anti-Pancasila)

Saat ditanya apakah pemerintah yang akan memanggil Komisaris BUMN dan mantan menteri yang bersangkutan, Tjahjo enggan melakukannya.

Ia memilih yang bersangkutan sendiri yang melaporkan ke pemerintah.

"Ya, kita sama-sama sudah dewasa lah," ujar dia.

Tjahjo awalnya mengatakan ada tokoh yang gencar menyuarakan ingin mengubah ideologi Pancasila.

(baca: Mendagri Berharap Komisaris BUMN yang Anti-Pancasila Dicopot)

Ia menyebutkan, tokoh tersebut berafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun, Tjahjo tak mau menyebutkan siapa tokoh yang dimaksud.

Halaman:


Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com