Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Maksud Mendagri Sebut Ada Mantan Menteri Teriak Anti-Pancasila

Kompas.com - 23/05/2017, 15:28 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo soal adanya Komisaris BUMN dan mantan Menteri yang teriak-teriak anti-Pancasila, rupanya memiliki maksud khusus.

Tjahjo ingin agar yang bersangkutan muncul sendiri ke publik dan mengklarifikasi perihal pernyataannya tersebut.

"Biar dia klarifikasi sendiri. Saya sebut biar dia melakukan klarifikasi sendiri," ujar Tjahjo saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (23/5/2017).

(baca: Mendagri Sebut Ada Tokoh Nasional Ingin Ubah Ideologi Bangsa)

Klarifikasi yang dia maksud, bukan ditujukan kepada dirinya. Melainkan kepada kementerian yang mengurus gerakan anti-Pancasila.

"Bukan ke saya, biar ke Menko Polhukam, ke Polri dan ke Kejaksaan Agung," ujar Tjahjo.

Tjahjo yakin dengan akurasi pernyataannya tersebut.

"Data video sangat akurat sekali. Soal tahun kapan (pernyataan itu direkam), kapan, enggak tahu. Tapi kan itu terus diputar," ujar Tjahjo.

(baca: Mendagri: Ada Komisaris BUMN Teriak-teriak Anti-Pancasila)

Saat ditanya apakah pemerintah yang akan memanggil Komisaris BUMN dan mantan menteri yang bersangkutan, Tjahjo enggan melakukannya.

Ia memilih yang bersangkutan sendiri yang melaporkan ke pemerintah.

"Ya, kita sama-sama sudah dewasa lah," ujar dia.

Tjahjo awalnya mengatakan ada tokoh yang gencar menyuarakan ingin mengubah ideologi Pancasila.

(baca: Mendagri Berharap Komisaris BUMN yang Anti-Pancasila Dicopot)

Ia menyebutkan, tokoh tersebut berafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun, Tjahjo tak mau menyebutkan siapa tokoh yang dimaksud.

Belakangan, Tjahjo kembali menyinggung masalah itu. Namun, ia menyebut tokoh nasional itu menjabat Komisaris BUMN di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Tjahjo, tokoh tersebut menyebut anti-Pancasila.

"Bayangkan ada tokoh nasional. Komisaris BUMN zaman Pak Jokowi saat ini. Ketua umum sebuah organisasi masyarakat yang besar, berteriak, kita anti-Pancasila," kata Tjahjo, di Jakarta, Senin (22/5/2017).

(baca: Mendagri Berharap Komisaris BUMN yang Anti-Pancasila Dicopot)

Bahkan, kata Tjahjo, orang tersebut juga menyebut akan menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara Islam.

"Indonesia akan jadi negara Islam. Bayangkan tokoh nasional, mantan menteri, sekarang Komisaris BUMN besar, teriak-teriak dengan seenaknya. Kami anti-Pancasila, kami ingin ubah Indonesia dengan negara Islam," ujar Tjahjo.

"Kalau dia orang Islam ya lakukan ajaran Islam dengan baik, sesuai Al Quran dan Hadist. Tapi negara tidak boleh dibawa-bawa," katanya.

Namun, Tjahjo tak menyebut siapa tokoh yang dimaksud.

Kompas TV Menilai Arti “Gebuk” Ormas Anti-Pancasila
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com