"Investasi Bukan Ancaman bagi Bangsa Indonesia..."

Kompas.com - 23/05/2017, 09:47 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani KOMPAS.com / DANI PRABOWOMenteri Keuangan Sri Mulyani
|
EditorKrisiandi

BOGOR, KOMPAS.com - Dunia mulai mempercayai Indonesia sebagai negara ramah investasi. Presiden Joko Widodo pun tidak ingin jalan mulus investasi di dalam negeri itu bergeser dari isu peningkatan perekonomian ke isu politis.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (22/5/2017), Presiden Jokowi telah menginstruksikan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan seluruh Kepala Staf TNI untuk mencegah pergeseran isu tersebut.

"Sekarang ini muncul persepsi Indonesia terdistraksi atau kita makin khawatir apabila aspek-aspek isu politik mendominasi pada penanganan investasi di dalam negeri," ujar Sri usai rapat.

"Presiden lalu menginstruksikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan seluruh jajaran dari Kepala Staf TNI untuk ikut serta menjelaskan secara sederhana mengenai kenapa pemerintah melakukan berbagai macam kegiatan investasi," lanjut dia.

Mereka diminta menjelaskan bahwa apa yang dilakukan para investor itu adalah untuk membangun Indonesia, bukan untuk mengancam Indonesia.

(Baca: Tak Mau Investasi Terganggu, Luhut Minta Jangan Ada yang Asal "Ngoceh")

Sri Mulyani menambahkan, hal yang harus disampaikan secara sederhana kepada masyarakat, yakni bagaimana investasi, baik dari swasta dalam negeri atau negara lain dapat membuka kesempatan kerja dan membuat Indonesia tidak lagi tertinggal di bidang infrastruktur dibandingkan negara yang selevel.

"Jadi, kami akan mengimbangi kemajuan di bidang ekonomi dan sosial dengan penanganan politik serta hukumnya. Dengan demikian, kita berharap investasi dan pertumbuhan ekonomi dirasa bukan ancaman bagi bangsa Indonesia, tapi kesempatan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dan kita juga menjadi akuntabel," ujar Sri.

Pemerintah juga terus berkomitmen mengedepankan asas transparansi dalam hal investasi, khususnya investasi asing yang masuk ke Indonesia.

Bahkan, pemerintah siap menjelaskan ke masyarakat secara detail efek investasi bagi rakyat.

"Setiap investasi akan kami jelaskan, dananya dari mana? Bentuknya dalam ekuitas, di neraca yang mana? BUMN atau neraca pemerintah? Dan bagaimana progres ini harus diikuti secara detail agar kita bisa menjelaskan kepada masyarakat, berapa rupiah, dollar, yen, yang masuk ke RI akan menjadi apa," ujar Sri.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korban First Travel Ingin Diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemerintah

Korban First Travel Ingin Diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemerintah

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

Nasional
Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Nasional
Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Nasional
Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Nasional
Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Nasional
Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Nasional
Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Nasional
Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Nasional
Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Nasional
3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

Nasional
Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Nasional
Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Nasional
Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X