"Seharusnya HTI Bersyukur Bisa Hidup di Indonesia"

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Maarif Institute Muhammad Abdullah Darraz berpendapat bahwa tidak mengherankan jika pemerintah berencana membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI.

Menurut Darraz, gerakan dakwah Hizbut Tahrir Indonesia yang mengusung konsep khilafah secara jelas ingin mengubah ideologi negara dan sistem politik di Indonesia. Sistem atau konsep khilafah yang diusung HTI tersebut, kata Darraz, akan mengaburkan konsep negara bangsa.

"Gerakan dakwah yang membawa konsep khilafah untuk mengubah sistem politik Indonesia, itu yang menjadi problematik," ujar Darraz dalam sebuah diskusi di kantor Maarif Institute, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017).

(Baca: Wawancara Khusus, HTI Bicara soal Pembubaran hingga Wacana Khilafah)

Darraz menuturkan, sejak lama Hizbut Tahrir Indonesia seharusnya meninggalkan konsep khilafah yang selalu diusung melalui gerakan dakwah mereka. Mengingat, HTI telah didaftarkan sebagai perkumpulan di Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2014 dan telah melakukan kegiatan dakwah sejak 1980-an.

"Seharusnya kelompok HTI bisa bersyukur hidup di Indonesia dengan sistem demokrasi," tutur Darraz.

Selain itu, berdasarkan penelitian Maarif Institute, Darraz menemukan banyak modul atau dokumen HTI beredar di sekolah-sekolah. Modul tersebut menyebut paham nasionalisme sebagai musuh Islam dan Pancasila adalah thogut.

"Kami menemukan banyak dokumen atau modul di sekolah yg menyebut nasionalisme itu musuh islam, Pancasila adalah thogut," kata Darraz.