Rizieq Shihab Dinilai Bisa Jadi Teladan jika Penuhi Panggilan Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua SETARA Institute Hendardi menilai, Rizieq Shihab sebagai warga negara seharusnya taat hukum untuk memenuhi panggilan kepolisian. Apalagi pemeriksaan terhadap Rizieq Shihab ditujukan untuk membuat terang benderang suatu tindak pidana.

Hendardi menuturkan, pemeriksaan tidak selalu berujung pada status tersangka.

"Karena itu, sebagai pimpinan salah satu ormas, Rizieq Shihab harus memberikan keteladanan dengan memenuhi panggilan Polri," kata Hendardi kepada Kompas.com, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (20/5/2017).

Menurut Hendardi, pernyataan pengacara Rizieq Shihab yang akan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional adalah tindakan yang sia-sia dan out of context. Hendardi menjelaskan, mekanisme internasional didesain hanya untuk mengadili perkara-perkara spesifik dan dengan mekanisme khusus.

(Baca: Pengacara: Rizieq Akan Minta Perlindungan PBB)

Mekanisme International Court of Justice (ICJ) digunakan untuk mengadili sengketa antarnegara atau badan hukum internasional seperti entitas bisnis. Dengan kata lain, ICJ adalah peradilan perdata internasional.

"Klaim kriminalisasi atas Rizieq Shihab jelas bukan merupakan kompetensi ICJ," sebut Hendardi.

Sementara itu, mekanisme International Criminal Court (ICC) diperuntukkan mengadili empat jenis kejahatan universal yaitu, genosida, kejahatan perang, agresi, dan kejahatan kemanusiaan (crime againts humanity) yang memenuhi standar sistematis, terstruktur, masif, dan meluas.

"Jadi, kasus dugaan pornografi dan penyebaran konten pornografi jelas bukan kompetensi ICC," imbuh Hendardi.

Hendardi menambahkan kalaupun kemudian dibawa ke PBB (Dewan HAM), mekanismenya juga tidak mudah. Sebab, yang bisa membawa sebuah kasus ke Dewan HAM PBB adalah organisasi yang memiliki akreditasi status konsultatif.

(Baca:Polri Persilakan Rizieq Minta Perlindungan PBB)

"Lagipula sejumlah kasus yang dituduhkan kepada Rizieq Shihab adalah kasus asusila (pornografi) sampai penistaan. Sesuatu yang tidak memiliki dampak signifikan internasional," kata Hendardi.

Terakhir, dia mengingatkan, PBB telah menegaskan bahwa mekanisme internasional merupakan upaya hukum terakhir. Dengan kata lain, setiap kasus yang diduga berkaitan dengan pelanggaran kebebasan harus diselesaikan melalui proses hukum nasional yang kredibel terlebih dahulu.

"Sementara untuk kasus Rizieq Shihab, jangankan proses pengadilan, diminta menjadi saksi saja sudah menghilang dan tidak kooperatif dengan bermacam alasan yang tidak logis," ucapnya.