Kompas.com - 16/05/2017, 21:12 WIB
Ilustrasi Pemilu SERAMBI/M ANSHARIlustrasi Pemilu
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS — Partai politik yang hendak berkompetisi dalam Pemilu 2019 diingatkan jauh-jauh hari mempersiapkan dengan baik basis data keanggotaan partai. Berdasarkan pengalaman beberapa kali pemilu, banyak partai politik tidak lolos verifikasi peserta pemilu karena tak mampu memenuhi syarat keanggotaan minimal.

Sementara menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu yang sedang dibahas di DPR, partai politik baru bisa mengacu ke UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

Persyaratan untuk menjadi partai politik peserta pemilu bervariasi, mulai dari kewajiban keterwakilan perempuan di kepengurusan, persebaran partai di provinsi, kabupaten, dan kota, hingga kecamatan.

Selain itu, ada kewajiban memiliki anggota partai sekurang- kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di kabupaten dan kota dengan kepemilikan kartu tanda anggota.

"Sebagian besar (partai politik pendaftar) gugur karena (tidak memenuhi syarat) keanggotaan," kata Ketua KPU Arief Budiman, Senin (15/5/2017), di Jakarta.

(Baca: Lima Isu Krusial dalam RUU Pemilu Belum Disepakati)

Oleh karena itu, dia berharap partai politik juga menyiapkan basis data keanggotaan dengan baik. Menurut dia, dari pengalaman verifikasi pemilu terdahulu, pada saat verifikasi faktual ditemukan ada orang-orang yang didaftarkan menjadi anggota di lebih dari satu partai politik.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari, menambahkan, pada Pemilu 2019, KPU akan menggunakan sistem informasi partai politik (Sipol).

Dengan sistem itu, kegandaan keanggotaan seseorang di partai politik sudah bisa diketahui pada tahap pemasukan data dalam sistem. Verifikasi faktual baru akan dilakukan setelah partai politik lolos tahap verifikasi administrasi.

Ketua Umum DPP Partai Idaman Rhoma Irama menuturkan, partainya sedang mempersiapkan syarat untuk verifikasi partai politik peserta pemilu.

(Baca: Pemerintah Berharap RUU Pemilu Disahkan Mei 2017)

Dia menyatakan kepengurusan di tingkat provinsi sudah 100 persen terbentuk, sedangkan di tingkat kabupaten dan kota sudah 75 persen dan tingkat kecamatan sudah mencapai 50 persen.

"Sekarang kami juga menuju ke pemberian kartu tanda anggota dengan target satu per 1.000 dari penduduk di kabupaten dan kota," kata Rhoma. (GAL)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 16 Mei 2017, di halaman 2 dengan judul "Data Anggota Parpol Jadi Krusial".

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan 'Positivity Rate'

Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan "Positivity Rate"

Nasional
Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Nasional
Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X