Rekonstruksi Kelembagaan KPU

Kompas.com - 14/05/2017, 08:13 WIB
Gedung Komisi Pemilhan Umum KOMPAS.com/DEYTRI ROBEKKA ARITONANGGedung Komisi Pemilhan Umum
EditorBayu Galih

oleh: Ida Budhiati

Panitia khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu menggulirkan wacana perubahan sifat kelembagaan penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kota menjadi ad hoc.

Gagasan tersebut direspons beragam oleh para pemangku kepentingan pemilu. Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menyatakan tak setuju karena tak sesuai dengan sifat lembaga KPU yang permanen, sebagaimana dimaksud Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945. Sementara, penggiat pemilu berpandangan pansus perlu menjelaskan kepada publik mengapa mengusulkan KPU kabupaten/kota menjadi lembaga ad hoc(Kompas,3/5).

Bersifat permanen

Rumusan Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945 perlu dipahami secara komprehensif dengan mencermati kembali risalah amendemen ketiga UUD 1945. Salah satu anggota Panitia Ad Hoc IBadan Pekerja MPR Hamdan Zoelva dari Fraksi PBB, menyampaikan pandangannya tentang bentuk dan sifat lembaga penyelenggara pemilu. Katanya, ”Lembaga yang melaksanakan pemilu adalah suatu komisi pemilihan umum yang sifatnya independen dan mandiri. Kemudian lembaga ini sifatnya permanen yang punya masa jabatan tertentu. Organisasi KPU secara lengkap diatur dalam UU mengenai Pemilu”. Memperhatikan saran ahli bahasa, kata ”permanen” diganti dengan kata ”tetap” sehingga rumusan terakhir berbunyi: ”Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945, pembentuk UU mengatur organisasi KPU, jumlah anggota dan masa keanggotaan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, serta badan penyelenggara ad hoc dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 17 Ayat (1) dan (2) menyebutkan struktur organisasi penyelenggara pemilu terdiri atas KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang merupakan bagian dari KPU. Ketentuan tersebut sejalan dengan mandat konstitusi, kelembagaan KPU bersifat tetap, yaitu di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta bersifat hierarkis.

Sementara, masa keanggotaan KPU menurut UU No 12/2003 adalah lima tahun sejak pengucapan sumpah/janji. Selain itu, UU No 12/2003 juga mengatur struktur dan personel sekretariat pada setiap jenjang berstatus pegawai negeri sipil yang berfungsi sebagai pendukung sistem KPU.

Setelah penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, melalui UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, nomenklatur dan sifat hierarki kelembagaan KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengalami perubahan cukup signifikan. Berpedomanketentuan Pasal 18 UUD 1945, pembentuk UU mempunyai pemahaman pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemerintah daerah.

Alhasil, dirumuskan Pasal 1 Angka 21 UU Pemda: ”Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud UU No 12/2003 yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota”. Selanjutnya, Pasal 57 Ayat (1) menyatakan, KPUD bertanggung jawab kepada DPRD.

Ketentuan Pasal 1 Angka 21 dan Pasal 57 Ayat (1) UU No 32/2004 diajukan judicial review oleh sekelompok masyarakat sipil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pertimbangan hukum MK dalam putusan perkara ini antara lain menyatakan yang dimaksud dalam rumusan pasal tersebut, penyelenggara pilkada langsung adalah KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sebagai bagian dari KPU sebagaimana ketentuan Pasal 22 E UUD 1945. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pilkada, KPU menjadi regulator dan pengawas internal penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Nasional
Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Nasional
Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Nasional
Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Nasional
Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Nasional
Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Nasional
KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Nasional
Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Nasional
Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Nasional
Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Nasional
Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Nasional
Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X