Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Wawancara Menteri Yasonna dengan Narapidana soal Perlakuan di Rutan Pekanbaru

Kompas.com - 10/05/2017, 16:43 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

Kompas TV 2 Tahanan Kabur Telah Ditangkap di Perkebunan Kelapa Sawit

Pungutan akan lebih mahal jika pindah dari Blok A ke Blok A yang mencapai Rp 5 juta.

"Sebelum bayar kami terbenam di kamar transit. Makanan tidak layak, tempat makan berjamur. Air di sini dicekek," ujar seorang tahanan lagi.

Video itu juga menunjukkan kondisi kamar mandi yang menyatu dengan sel tahanan, dengan kondisi nyaris terbuka.

Ada pula napi yang mengaku diberi makanan tak utuh.

"Kalau di kasih ikan kepalanya (saja), ikan lele. Enggak pernah dikasih dagingnya," ujar napi dalam video tersebut.

(Baca: Beri Pengarahan, Menkumham Luapkan Kekesalan soal Kondisi Rutan di Pekanbaru)

Tak manusiawi

Sebelumnya, Yasonna mengatakan, tahanan di rutan tersebut diperlakukan tidak manusiawi.

"Itu yang bikin saya marah. Memberi makan seperti anjing. Ini zaman 70 setelah Indonesia merdeka," kata Yasonna.

Ia juga menunjukan adanya pembiaran terhadap tahanan yang menderita luka kaki. Tahanan tersebut dibiarkan hidup di rutan tanpa dibantu pengobatan ke rumah sakit.

Yasonna menyesalkan tidak adanya inisiatif pihak rutan untuk membawa tahanan itu berobat ke rumah sakit pemda dengan BPJS.

"Coba lihat orang yang kakinya korengan itu enggak dibawa berobat," ujar Yasonna.

Demikian pula soal praktik pungutan liar. 

"Kalau enggak bayar, di situ terus sampai berbulan-bulan. Sadis banget. Oleh karena itu manusia seperti itu (yang pungli) tidak layak, harus dipecat," ujar Yasonna.

"Bahwa kita over kapasitas iya, sudah pasti itu. Tapi kalau kita masukkan sistem itu dan jadikan alat eksploitasi, no!," kata dia.

Halaman:


Terkini Lainnya

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com