Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Boleh Tidak SBY Main Twitter?

Kompas.com - 07/05/2017, 17:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meluncurkan buku yang berisi kumpulan kicauannya di jagad Twitter.

Buku yang berjudul "Twitter SBY Catatan Seorang Pemimpin di Media Sosial" disusun oleh Putu Suasta.

Buku itu diluncurkan di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrat di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

(Baca: Ini Kata Wapres Kalla soal Kicauan SBY di Twitter)

Tepatnya, seusai penandatanganan petisi antihoaks oleh Partai Demokrat dan masyarakat Mataram di Lapangan Bumigora, Mataram, Minggu (7/5/2017).

SBY mengungkapkan dirinya mulai eksis di media sosial sejak tahun 2013, yakni di periode kedua masa pemerintahannya selaku Presiden RI keenam.

Ia mengaku eksis di media sosial karena merasa pernyataannya kerap diplintir oleh media massa.

Sepanjang perjalanannya menjelajahi dunia maya, SBY juga mengaku banyak yang tak menyenanginya.

"Banyak yang tak senang. Kemarin dalam rangka pikada saya dihujat, diserang sana sini. Lantas saya bertanya, boleh tidak SBY main Twitter? Boleh," ujar SBY.

Ia lantas mengingatkan semua pihak agar menghormati hak asasi manusia dalam berpendapat melalui media sosial.

"Orang bersosial media di negeri ini kalau dilarang, hancur sudah demokrasi. Saya dukung Presiden perangi hoaks dan fitnah asalkan adil. Setuju?" ucap SBY.

Diketahui, SBY aktif berkicau di Twitter sejak masih menjabat sebagai Presiden keenam RI.

Semenjak Pilkada DKI berlangsung, intensitasnya meningkat. Demikian pula saat rumahnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, digeruduk sekelompok mahasiswa.

(Baca: Akun Twitter SBY: Ya Allah, Negara Kok Jadi Begini...)

SBY kemudian berkicau menanyakan kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian tentang haknya untuk tinggal di Indonesia dengan aman.

Kicauan SBY tersebut akhirnya memancing netizen berbondong-bondong menggunakan tagar Saya Bertanya.

Kompas TV Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono kembali curhat atas kabar hoax yang kerap menyerangnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com