Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Cak Budi, Momentum Kemensos Dorong Revisi UU 9/1961

Kompas.com - 05/05/2017, 13:07 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS,com - Peristiwa dugaan penyalahgunaan uang donasi yang dilakukan Budi Utomo alias Cak Budi menjadi momentum Kementerian Sosial mendorong revisi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, draf revisi UU itu sudah disiapkan sejak 2014. Tahun 2016, proses pembahasan pun dilanjutkan dengan melibatkan berbagai tim di luar pemerintah.

"Proses (revisi) nya sudah berjalan dan mulai uji publik sebelum difinalkan Kementerian Hukum dan HAM dan akhirnya dimasukan ke DPR. Harapan kami, bisa mendapatkan prioritas di Prolegnas," ujar Khofifah melalui siaran pers, Jumat (5/5/2017).

(Baca: Mensos Dorong Polisi Usut Kasus Cak Budi)

Menurut Khofifah, ada pasal yang sudah tidak relevan lagi untuk kondisi sekarang ini.

Misalnya terkait hak donatur, peran serta masyarakat untuk mengawasi, sanski pidana dan denda bagi yang melanggar dan sebagainya.

Selain itu, UU 9/1961 ini juga belum mengakomodasi perkembangan teknologi digital dalam pengumpulan donasi.

Termasuk terkait efektivitas media sosial dalam menghimpun dana sosial dari masyarakat.

Revisi UU tersebut secara detail akan mengatur, antara lain soal jangka waktu pengumpulan, hak dan kewajiban penyelenggara, hak donatur, sanksi bagi pelanggar ketentuan dan dibentuknya sebuah lembaga pengawasan independen.

Meski demikian, apa yang dilakukan Cak Budi sudah dapat dikategorikan pelanggaran UU 9/1961 ini.

"Karena yang boleh (menghimpun donasi) hanya organisasi serta perkumpulan sosial yang disesuaikan cakupan donatur yang ditargetkan. Misalnya level kabupaten/kota, provinsi atau nasional dan itu harus dapat izin," ujar Khofifah.

(Baca: Kasus Cak Budi, Kemensos Imbau Masyarakat Cek Dulu Sebelum Berdonasi)

Oleh sebab itu, ia mendorong aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan donasi yang dilakukan Cak Budi tersebut.

Diberitakan, Cak Budi adalah pemilik halaman donasi @kitabisa.com.

Ia menghimpun dana dri masyarakat dan menyalurkan secara perorangan kepada yang membutuhkan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

Nasional
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Nasional
Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Nasional
Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com