Partai Pemerintah Dukung Angket KPK, Jokowi Harus Kembalikan Koalisi ke Jalan yang Benar

Kompas.com - 05/05/2017, 10:16 WIB
Peneliti Senior LIPI, Syamsuddin Haris dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraPeneliti Senior LIPI, Syamsuddin Haris dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris menilai, koalisi yang berada di belakang Presiden Jokowi rapuh.

Salah satunya terlihat dari sikap partai pendukung pemerintah yang justru mendukung hak angket terhadap KPK.

Empat fraksi partai pendukung pemerintah, yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, dan Nasdem, men dukung bergulirnya hak angket.

"Bahwa koalisi pendukung Jokowi tidak solid itu betul. Salah satu faktornya karena memang tak ada MoU (Memorandum of Understanding) atau kesepakatan yang tertulis yang mengikat partai koalisi, jadi sangat cair," ujar Haris, saat dihubungi, Jumat (5/5/2017).

Soliditas koalisi, kata Haris, sangat bergantung pada kemampuan Jokowi untuk mengendalikannya.

(Baca: Kalau Tak Didukung Semua Fraksi, untuk Apa Hak Angket KPK Diteruskan?)

Apalagi, berkoalisi itu tidak gratis. Presiden telah memberi kompensasi posisi menteri untuk kader partai pendukung.

Konsekuensinya, partai pendukung seharusnya memberi dukungan penuh kepada pemerintah.

"Jadi koalisi itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, tapi juga harus dikelola dengan baik," lanjut Haris.

Menurut dia, Jokowi harus memiliki kemampuan mengelola koalisi dengan baik.

Untuk itu, dibutuhkan sikap tegas Presiden untuk mengembalikan mitra koalisi ke jalur yang seharusnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X