Politisasi Agama Dikhawatirkan Kembali Muncul pada Pilgub Jabar 2018

Kompas.com - 04/05/2017, 20:33 WIB
Warga melintas di dekat mural yang menyuarakan semangat kebersamaan dalam perbedaan di Jalan Kramat Jaya Baru, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2014). Mural tersebut menjadi media bagi warga sekitar untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah perbedaan suku, agama, warna kulit, dan jender. Kompas/WAWAN H PRABOWOWarga melintas di dekat mural yang menyuarakan semangat kebersamaan dalam perbedaan di Jalan Kramat Jaya Baru, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2014). Mural tersebut menjadi media bagi warga sekitar untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah perbedaan suku, agama, warna kulit, dan jender.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Rais Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Masdar Farid Mas’udi, mengimbau warga Jawa barat untuk mengantisipasi derasnya ujaran kebencian dan politisasi agama pada Pilkada Jabar tahun 2018 mendatang.

Kampanye menggunakan motif keagamaan yang digunakan dalam pilkada DKI berpotensi besar digunakan kembali pada Pilkada Jawa Barat.

Masdar menyebut kampanye menggunakan agama sebagai cara kampanye sangat berbahaya terhadap keberagamaan dan kebersamaan. Hal itu dia ungkapkan saat berbicara di Halaqoh Nasional Hak-Hak Kewarganegaraan yang diselenggarakan Wahid Foundation di Swiss-Bell Hotel, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

“Janganlah kampanye menggunakan agama di ruang politik. Itu destruktif, merusak sekali. Itu (kampanye menggunakan agama) tidak pantas,” ujar Masdar seperti dikutip dari keterangan pers Wahid Foindation, Kamis (4/5/2017).

 

(Baca: "Jika Proses Demokrasi di Jakarta 'Di-Copy' Daerah Lain, Selesai Indonesia...")

Menurut Masdar, politisasi agama akan menyebabkan terjadinya benturan sosial dan jika terjadi dalam jangka waktu yang panjang dapat mengancam keamanan negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Bisa rontok negara ini, jika diterus-teruskan,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan peneliti senior Wahid Foundation Ahmad Suaedy. Dia tak memungkiri bahwa efektivitas kampanye bermotif agama ini cukup tinggi, mengingat keberhasilannya pada pilkada DKI Jakarta.

Apalagi, jika partai politik masih menggunakan motif keagamaan daalam proses kampanye seperti pada pilkada DKI.

“Perpecahan antara agama dan kelompok keagamaan yang terjadi di Jakarta juga bisa terjadi di Jawa Barat ketika Pilkada nanti,” ujar Suaedy.

 

(Baca: "Ahok Effect" dan Kajian LIPI soal Kampanye Politik Identitas di Indonesia)

Bercermin dari Pilkada DKI Jakarta dari tiga periode terakhir, kata Suaedy, terdapat peningkatan kasus intoleransi di Indonesia.

Menurutnya, hal yang paling terasa menjadi pembeda antara Pilkada 2017 dengan Pilkada sebelumnya adalah tingkat kerasnya konflik yang dihasilkan selama Pilkada berlangsung.

Dia mencontohkan masjid dan mushalla, yang dalam konteks sosial menjadi intrumen sosial untuk pemersatu masyarakat, justru menjadi ajang kampanye negatif yang merusak komponen kemasyarakatan hingga level paling rendah dalam Pilkada DKI.

“Dalam Pilkada DKI 2017 kerusakan yang ditimbulkan oleh kampanye agama atau sektarianisme lebih dahsyat, sebab sampai merusak mekanisme sosial masyarakat,” kata peneliti yang juga menjadi anggota Ombudsman itu.

Kompas TV Dalam kesaksiannya di persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama, Eko Cahyono, saksi yang sempat mendampingi Ahok di Pilkada Bangka Belitung 2007 lalu menyatakan dirinya dan Ahok sempat terganjal isu SARA dalam penggunaan Al Maidah 51. Lalu apa kaitannya dengan kasus Ahok saat ini? Kompas Malam akan membahasnya dengan Eko Cahyono dan kuasa hukum terdakwa Basuki Tjahaja Purnama, Josefina Syukur.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Garda Bangsa Siapkan 'Pasukan Darat' untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Garda Bangsa Siapkan "Pasukan Darat" untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Nasional
KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

Nasional
Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Nasional
KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Nasional
Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Nasional
Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Nasional
Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah

Nasional
Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Nasional
Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.