Pemerintah Berharap RUU Pemilu Disahkan Mei 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah berharap revisi UU Pemilu dapat disetujui pada Mei 2017. Dengan demikian, proses penahapan pemilu dapat dilaksanakan pada Juni 2017.

"Revisi UU Pemilu serentak ini mudah-mudahan Mei selesai, karena Juni sudah mulai penahapan. Soal masih ada isu krusial mau diputuskan di pansus, musyawarah atau ada voting di paripurna, silahkan," kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (4/5/2016), seperti dikutip Antara.

Pemilu 2019 akan diberlakukan secara serentak antara pemilihan legislatif (DPR, DPRD dan DPD) dengan pemilihan presiden.

Menurut Tjahjo, masih ada sejumlah isu krusial yang terus dibahas antara Pemerintah dan DPR, seperti sistem pemilu.

Kemudian, adanya keinginan penambahan anggota DPR sebanyak 19 orang.

"Pemerintah baru setuju lima, satu di Kepulauan Riau, satu di Riau, tiga untuk daerah baru Kalimantan Utara," katanya.

Soal ambang batas di parlemen (parliementary threshold), menurut Tjahjo, juga masih belum disepakati.

Sejumlah partai masih menginginkan 3,5 persen. Namun, ada partai politik yang ingin menaikkan di atas lima persen.

"Kami ingin tiap tahun ada peningkatan, tapi ada partai yang tetap menginginkan tetap 3,5, ada juga yang di atas lima (persen)," katanya.

Isu lain terkait ambang batas untuk mencalonkan presiden. Menurut mendagri, pihaknya tetap mengajukan 20-25 persen syarat untuk mengajukan calon presiden.

Permintaan agar uang saksi dianggarkan melalui APBN juga masih menjadi pembahasan.

"Kalau saya hitung satu putaran saja bisa Rp 10-Rp 15 triliun, kalau dua kali, itukan ngga mungkin, itu nanti akan ada solusi yang terbaik bagiamanalah itu aja," katanya.

Sementara itu, terkait dengan usulan penggunaan e-voting dalam pilkada maupun pemilu, ia mengatakan, semua itu tergantung dari penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum.

"Pemerintah melalui Kemendagri menyiapkan daftar pemilih untuk pilkada 2018 dan 2019. Seandainya akan e-voting pun datanya siap, tinggal penyelenggaranya siap atau tidak," kata Mendagri.

"KPU hanya menginginkan ada proses penghitungan di TPS, detik yang sama sudah masuk ke pusat. Saya kira yang penting masyarakat punya hak pilih, suaranya aman, pilihannya aman, tidak sampai ada indikasi-indikasi manipulasi," tambah dia.

Ia mengatakan, pihaknya sampai saat ini sudah menyelesaikan 97 persen data penduduk dari 78 juta jiwa.