Hemas dan Farouk Dapat Dukungan dari Koalisi LSM

"DPD mempunyai tatib yang sejak awal mengatur proses pemilihan pimpinan DPD dan perubahan-perubahan yang dilakukan dalam proses itu diduga mengandung banyak cacat terkait dasar yuridis," ucap Lucius.

Lima poin aspirasi pun disampaikan oleh Koalisi dan mereka mengatasnamakan aspirasi tersebut sebagai Suara Mandat Rakyat untuk DPD.

"Hari ini kami bawa surat cinta kepada DPD bahwa kisruh di DPD harus segera diselesaikan. Kami dukung pimpinan DPD berjuang dari dalam dan kami juga akan berjuang dari luar," tutur Peneliti Kode Inisiatif Adelina Syahda.

"Pimpinan yang sah"

Beberapa perwakilan LSM yang tergabung dalam Koalisi bergantian menyuarakan aspirasinya lewat mikrofon.

Hampir seluruhnya memanggil Hemas dan Farouk dengan sebutan "pimpinan DPD yang sah".

"Kami berjuang bersama pimpinan DPD yang sah ini untuk memastikan bahwa kekuasaan hanya boleh dipegang oleh orang-orang yang punya legitimasi," kata Lucius Karus dari Formappi, salah satu yang menggunakan sebutan tersebut.

Jargon pun disuarakan. Salah seorang perwakilan koalisi sempat maju ke depan ruangan di akhir sesi dan meminta semua yang hadir di ruangan untuk berdiri dan meneriakan lantang "Pimpinan Sah".

"Kalau saya bilang 'pimpinan', semua bilang 'sah' ya," ujar pria yang mewakili koalisi tersebut. "Pimpinan..?"

"Sah," jawab peserta yang hadir.

"Pimpinan..?"

(Baca: Rapat Paripurna DPD Kembali Ribut, Ini Komentar Oesman Sapta)

"Sah...." tutur mereka.

Menggemakan "jargon" tersebut sambil membawa kertas besar bertuliskan dukungan-dukungan kepada DPD.

Menanggapi aspirasi tersebut, Hemas berjanji dirinya akan terus berjuang untuk memastikan agar putusan hukum yang berlaku dapat dilaksanakan.

"Sesuai dukungan masyarakat sipil, tentu kami akan tetap berjuang untuk melakukan satu kebenaran bahwa kami tetap patuh pada hukum, hukum segala-galanya untuk kami dan tentu kami berdua adalah pimpinan yang sah 2014-2019," kata Hemas.

Hal serupa disampaikan Farouk. Ia berjanji akan terus mengawal putusan hukum tersebut. Terlebih keadilan lewat jalur hukum kerap dianggap sebagai jalan terakhir mencari kebenaran.

"Kalau benteng terakhir saja dipermainkan seperti ini, kemana lagi bangsa ini akan mengadu," ujar Farouk.

"Mari kita lanjutkan perjuangan ini, bukan karena saya dan Bu Hemas, bukan karena DPD tapi ini adalah perjuangan bangsa demi penegakan hukum yang berkeadilan," sambungnya.