Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Fahri, Cara Jokowi Baca Data soal Pertumbuhan Ekonomi Salah

Kompas.com - 04/05/2017, 13:12 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menyesalkan kritik yang dilayangkan seorang kolumnis sebuah media massa Hongkong Jake Van Der Kemp terhadap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Kritik itu disampaikan menanggapi pertanyaan Presiden bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi ketiga di dunia.

Menurut Fahri, ada dua hal yang disoroti dari pernyataan Jokowi soal itu. 

Pertama, tim ekonomi tidak memberikan data valid kepada Presiden. Kedua, cara Jokowi membaca data keliru.

"Saya terus terang menyesalkan tim ekonomi kita yang sekarang. Mereka memberikan data-data ke Presiden, data yang dangkal dan kadang-kadang itu digunakan dalam rapat-rapat resmi dengan lembaga-lembaga negara," kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

(Baca: Istana Sebut Kolumnis Ekonomi yang Kritik Jokowi Salah Paham)

Fahri mengatakan, Presiden Jokowi juga pernah menyampaikan data serupa ketika rapat dengan lembaga-lembaga negara yang membahas sosialisasi reforma agraria.

"Kesan saya waktu itu, tidak saja bahwa datanya salah dan sekarang mulai dikritik orang. Tetapi, cara membaca datanya juga salah. Nah, ini ekonom-ekonomnya mana?" kata Fahri.

"Saya hanya menyayangkan tim ekonominya yang menyampaikan data tidak valid kepada Presiden," ujar Fahri.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah yang terbaik ketiga setelah China dan India.

Pernyataan itu diungkapkan Presiden saat kunjungan kerja ke Hongkong. Pernyataan Jokowi itu dikritik Jake.

Ia lantas menulis opini di media berbahasa Inggris terbesar di Hong Kong dengan judul: "Sorry President Widodo, GDP Rankings are Economists Equivalent of Fake News".

Jake mempertanyakan klaim peringkat ketiga dalam hal pertumbuhan ekonomi seperti yang disampaikan Jokowi.

(Baca: Pernyataan Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi Disebut "Hoax", Ini Penjelasan Sri Mulyani)

Sebab, di Asia, banyak negara yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada Indonesia. Misalnya Vietnam 6,2 persen, Timor Leste 5,5 persen, Papua Nugini 5,4 persen dan Myanmar 7,3 persen.

Diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 mencapai 5,02 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklarifikasi bahwa yang dimaksud Presiden Jokowi adalah pertumbuhan ekonomi ketiga terbaik di antara negara-negara G20.

"Kalau seluruh dunia kan banyak negara-negara yang income-nya lebih rendah dari Indonesia tapi gross-nya tinggi. Di ASEAN saja kalau kita lihat Kamboja dan Laos itu lebih tinggi dari kita," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Sementara itu, pihak Istana menyebut, kolumnis Jake Van Der Kemp telah salah paham terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Nasional
Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Nasional
Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Nasional
World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

Nasional
Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Nasional
MKMK Sudah Terima Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman

MKMK Sudah Terima Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman

Nasional
Anak SYL Minta Pejabat Kementan Biayai Renovasi Kamar Rp 200 Juta

Anak SYL Minta Pejabat Kementan Biayai Renovasi Kamar Rp 200 Juta

Nasional
Agus Rahardjo Sebut Penyidik KPK Tunduk ke Atasan di Kejaksaan, Kejagung: Jangan Asal 'Statement'

Agus Rahardjo Sebut Penyidik KPK Tunduk ke Atasan di Kejaksaan, Kejagung: Jangan Asal "Statement"

Nasional
Stafsus SYL Disebut Minta Kementan Danai Pengadaan Paket Sembako Senilai Rp 1,9 Miliar

Stafsus SYL Disebut Minta Kementan Danai Pengadaan Paket Sembako Senilai Rp 1,9 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com