Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Sebut Kolumnis Ekonomi yang Kritik Jokowi Salah Paham

Kompas.com - 03/05/2017, 19:44 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki mengatakan, kolumnis Jake Van Der Kemp telah salah paham terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo.

Jake adalah kolumnis ekonomi di media massa Hong Kong bernama South China Morning Post yang mengkritik penyataan Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja ke Hong Kong tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Saya pikir, beliau salah paham terhadap pernyataan Presiden," ujar Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (3/5/2017).

Teten mengklarifikasi, Presiden Jokowi sebenarnya menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia terbaik ketiga di antara negara-negara yang tergabung di dalam G-20, bukan di antara negara-negara di Asia.

"Yang disampaikan Presiden dalam slide-nya, Indonesia menempati urutan ketiga dalam hal pertumbuhan ekonomi setelah China dan India, dalam negara G-20. Bukan Asia atau dunia," ujar Teten.

Negara-negara G-20 antara lain, Amerika Serikat, Uni Eropa, Britania Raya, Perancis, Republik Rakyat Tiongkok, Italia, India, Jepang, Arab Saudi dan Rusia.

Pernyataan Presiden tersebut, lanjut Teten, bukan sekali dua kali diungkapkan. Jika melakukan kunjungan kerja ke mana pun, Presiden Jokowi selalu mengungkapkan data tersebut.

"Jadi data itu sudah sangat sering disampaikan ke masyarakat, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terbaik ketiga di antara negara G-20," ujar Teten.

(Baca: 2018, Jokowi Bidik Pertumbuhan Ekonomi Hingga 6,1%)

Presiden Jokowi sebelumnya menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah yang terbaik ketiga setelah China dan India. Pernyataan itu diungkapkan Presiden saat kunjungan kerja ke Hong Kong.

Pernyataan Jokowi itu dikritik Jake. Ia lantas menulis opini di media berbahasa Inggris terbesar di Hong Kong dengan judul: "Sorry President Widodo, GDP Rankings are Economists Equivalent of Fake News".

Jake mempertanyakan klaim peringkat ketiga dalam hal pertumbuhan ekonomi seperti yang disampaikan Jokowi. Sebab di Asia, banyak negara yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada Indonesia.

Misalnya Vietnam 6,2 persen, Timor Leste 5,5 persen, Papua Nugini 5,4 persen dan Myanmar 7,3 persen. Diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 mencapai 5,02 persen.

Kompas TV Untuk tahun depan, pemerintahan Joko Widodo kembali tancap gas dan membidik pertumbuhan ekonomi hingga 6,1 persen.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com