Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Ingin Fasilitasi Dialog Menteri Susi dan Nelayan

Kompas.com - 03/05/2017, 11:37 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hafiz Abbas mendorong persoalan antara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan nelayan akibat kebijakan pemerintah diselesaikan dengan dialog.

Komnas HAM bersedia memediasi dialog tersebut.

Menurut Hafiz, sejumlah nelayan memang pernah mengadukan kebijakan Menteri Susi ke Komnas HAM.

Hazif menilai, penyelesaian persoalaan tersebut tidak perlu sampai menimbulkan konflik.

"Sebenarnya bagi saya perlu ada dialog saja, janganlah ribut supaya bisa menemukan suatu solusi untuk nelayan. Komnas HAM siap memfasilitasi atau memediasi," kata Hazif saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/5/2017).

(baca: Jokowi Minta Susi Percepat Distribusi Alat Pengganti Cantrang)

Hafiz mengatakan, nelayan merasa aturan yang dikeluarkan Menteri Susi membatasi ruang gerak nelayan dalam mencari nafkah di laut.

Di satu sisi, Menteri Susi ingin menjaga kekayaan hasil laut agar bisa diwariskan ke generasi mendatang.

"Tetapi sebenarnya nelayan ini bermaksud meminta kelonggaran sedikit dalam mencari rezekinya di laut. Bukan untuk kaya raya. Cukup bisa makan, bayar listrik, ganti bahan bakar. Dan mereka tidak gunakan teknologi canggih (untuk menangkap)," ujar Hafiz.

(baca: Saat Menteri Susi Bacakan Satu Per Satu SMS dari Nelayan)

Jika mengeluarkan peraturan, seperti pembatasan ukuran dalam menangkap lobster, Hafiz menilai, Kementerian Kelautan dan Perikanan mesti mendidik nelayan terlebih dahulu.

Menurut dia, kebijakan tersebut bagus, tetapi pada nelayan modern. Hafiz melihat, nelayan di Tanah Air masih banyak yang tradisional sehingga perlu komunikasi untuk mendidik.

"Ibu Susi mau pakai logika begitu bagus ya, pada masyarakat yang sudah maju. Kita kan menjadi sebuah bangsa mencerdaskan kehidupan mereka. Jadi setiap hari kita juga berjiwa besar mendidik tapi jangan patah komunikasinya," ujar Hafiz.

Sebelumnya, sejumlah nelayan dari berbagai daerah mendatangi kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengeluh dan mengadukan kebijakan Menteri Susi.

(baca: Nelayan Keluhkan Kebijakan Menteri Susi ke Muhaimin Iskandar)

Halaman:


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com