Nelayan Keluhkan Kebijakan Menteri Susi ke Muhaimin Iskandar

Kompas.com - 02/05/2017, 15:46 WIB
Wasekjen PKB Daniel Johan (kiri) dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar saat berdialog dengan nelayan di kantor PKB. Selasa (2/5/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusWasekjen PKB Daniel Johan (kiri) dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar saat berdialog dengan nelayan di kantor PKB. Selasa (2/5/2017)
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Para nelayan dari berbagai daerah mendatangi kantor Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jalan Raden Saleh I, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017), untuk bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Para nelayan mengeluhkan dan mengadukan sejumlah kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kepada Muhaimin.

Kebijakan yang dikeluhkan antara lain Peraturan Menteri (Permen) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Permen KKP Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Permen KKP Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan.

Anwar, salah satu nelayan asal Sukabumi mengeluhkan kebijakan Susi yang berujung pada larangan penangkapan bibit lobster. Penangkapan lobster selama ini telah menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat di bentang pantai Sukabumi. Menurut dia, biasanya seluruh nelayan Sukabumi menghasilkan 100.000 bibit lobster per hari sebelum kebijakan tersebut berlaku.

Kini, nelayan tidak bisa lagi menangkap bibit lobster karena adanya larangan itu. Sejumlah nelayan yang masih melakukan penangkapan lobster dengan ukuran yang terdapat pada Permen KKP Nomor 1 Tahun 2015, terancam pidana.

"Dalam seminggu ini, sudah sembilan nelayan ditangkap polisi," kata Anwar kepada Muhaimin.

Dia menambahkan, di sisi lain para nelayan masih melihat ada kegiatan ekspor bibit lobster ke luar negeri yang diduga dilakukan ilegal.

Larangan itu, menurut dia, juga berdampak pada pendapatan daerah. Sebab, 100.000 lobster yang ditangkap per hari itu senilai Rp 4 miliar. "Potensi PAD enggak bisa ditarik, retribusi dan sebagainya (tidak bisa didapat)," kata Anwar.

Nawawi, nelayan asal Banten, mengeluhkan larangan penggunaan cangkrangan. Dampak Permen Nomor 71 Tahun 2016 menurut dia tiga nahkoda kapal nelayan asal Banten ditangkap dan dijebloskan ke bui.

Permen itu juga berdampak pada 200 kapal yang menggunakan alat tangkap cantrang di Banten. Dia mengatakan, satu kapal nelayan punya 10-13 ABK (anak buah kapal). Jika ada 200 kapal, jumlah ABK yang kehilangan mata pencaharian sebanyak 2.000 hingga 2.600 orang. Belum lagi dampaknya bagi keluarga nelayan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X