Jokowi Minta Susi Percepat Distribusi Alat Pengganti Cantrang

Kompas.com - 28/04/2017, 15:56 WIB
Teten Masduki. KOMPAS/NASRULLAH NARATeten Masduki.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

KUPANG, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mendapat sejumlah keluhan dari para nelayan yang ditemuinya saat berkunjung di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (28/4/2017).

Salah satunya adalah ketersediaan alat tangkap ikan bagi nelayan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 melarang para nelayan untuk menggunakan alat tangkap cantrang karena dapat merusak lingkungan.

Namun, Teten mengakui bahwa alat pengganti cantrang belum terdistribusi dengan baik kepada para nelayan.

"Pemerintah, dalam hal ini pak Presiden, juga mendengar keluhan-keluhan para nelayan di banyak tempat. Belum bisa melaut karena peralihan alat tangkap cantrang ke yang lebih ramah lingkungan itu masih terhambat. Termasuk perizinan," kata Teten.

(Baca: Kebijakan Menteri Susi Dianggap Picu Konflik, Nelayan Lapor Komnas HAM)

Teten mengatakan, di Jawa Tengah saja, distribusi alat pengganti cantrang ini baru 10 persen. Padahal, Jawa Tengah adalah wilayah dengan jumlah nelayan paling banyak.

Larangan penggunaan cantrang juga sudah ditetapkan sejak sekitar dua tahun lalu.

"Sehingga itu, Pak Presiden meminta percepatan pergantian peralihan alat cantrang ke alat yang lebih ramah lingkungan, termasuk perizinan. Itu pak Presiden minta dipercepat. Karena memang nelayan kan tak bisa menunggu telalu lama karena desakan ekonomi," tambah Teten.

Teten mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengkaji apakah nelayan tetap diperbolehkan menggunakan cantrang apabila belum mendapatkan alat penggantinya.

Presiden Joko Widodo sendiri sebelumnya sudah mendapat laporan mengenai kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang diprotes oleh nelayan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur NTB Sebut Pandemi Virus Corona Beri Peluang Ekonomi bagi Masyarakat Produksi APD Mandiri

Gubernur NTB Sebut Pandemi Virus Corona Beri Peluang Ekonomi bagi Masyarakat Produksi APD Mandiri

Nasional
Tips dari Kak Seto untuk Orangtua yang Dampingi Anak Belajar dari Rumah

Tips dari Kak Seto untuk Orangtua yang Dampingi Anak Belajar dari Rumah

Nasional
Hingga 4 April, 519 Pasien Dirawat di RS Darurat Covid-19

Hingga 4 April, 519 Pasien Dirawat di RS Darurat Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Orang Sehat Pakai Masker 2 Lapis, Orang dengan Gejala Pakai Masker 3 Lapis

Gugus Tugas Covid-19: Orang Sehat Pakai Masker 2 Lapis, Orang dengan Gejala Pakai Masker 3 Lapis

Nasional
Soal Wacana Bebaskan Napi Korupsi, BW: Ini Menjelaskan Pertanyaan, Siapa Sahabat Koruptor?

Soal Wacana Bebaskan Napi Korupsi, BW: Ini Menjelaskan Pertanyaan, Siapa Sahabat Koruptor?

Nasional
3 April: Ada 1.986 Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Tambah Fasilitas Pemeriksaan

3 April: Ada 1.986 Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Tambah Fasilitas Pemeriksaan

Nasional
Saling Bantah Pejabat Istana di Tengah Pandemi Corona...

Saling Bantah Pejabat Istana di Tengah Pandemi Corona...

Nasional
Ada Penolakan, Ridwan Kamil Minta TNI/ Polri Kawal Pemakaman Jenazah Covid-19

Ada Penolakan, Ridwan Kamil Minta TNI/ Polri Kawal Pemakaman Jenazah Covid-19

Nasional
Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Nasional
Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Nasional
Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Nasional
PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Nasional
Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X