Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dede Yusuf: Keramaian Pilkada DKI Akan Bergeser ke Jabar

Kompas.com - 27/04/2017, 13:02 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Dede Yusuf memperkirakan, keramaian yang terjadi selama Pilkada DKI Jakarta berpotensi kembali terulang dalam Pilkada Jawa Barat 2018.

Pilkada Jabar menjadi salah satu yang disoroti untuk Pilkada serentak gelombang ketiga.

Selain itu, Jabar juga dinilai mampu mendulang suara signifikan bagi partai dengan jumlah penduduk yang besar.

(baca: Desy Ratnasari Siap jika Diusung untuk Pilkada Jabar)

"Berkaca dengan ramainya Pilkada DKI, ramai-ramainya akan bergeser ke Jabar. Karena koalisinya kurang lebih sama," ujar Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

"Jumlah penduduk Jabar kan sekarang 57 juta. Artinya pemilih bisa lebih dari 35 juta. Bisa dihitung cost kira-kira berapa. Pasti ada pertarungan gajah-gajah besar," sambung mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu.

Ia berharap, meski keramaian Pilkada DKI berpotensi pindah ke Pilkada Jabar, namun diharapkan isu-isu SARA tak lagi terbawa.

(baca: PDI-P Ingin Majukan Kader Muda di Pilkada Jabar 2018)

Sebab, Dede menilai, karakteristik penduduk Jabar berbeda dengan karakteristik penduduk DKI yang cenderung memiliki kemajemukan tinggi.

"Kalau Jabar ini boleh dikatakan tidak begitu tinggi seperti di Jakarta. Jadi sebaiknya jangan bawa isu. Kalau perlu bawa program, gagasan dan pikiran," tuturnya.

Adapun nama Dede menjadi salah satu yang digadang-gadang dipersiapkan Demokrat untuk maju ke Pilgub Jabar. Namun, Dede mengaku belum mendapat instruksi dari partai.

"Saya kan selalu ditanya siap atau enggak, saya bilang istikhoroh," kata Dede.

Kompas TV Ridwan, Dedi, dan Netty Jadi Target Jabar 1?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com