Kompas.com - 23/04/2017, 16:46 WIB
Mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Mallarangeng (berbatik merah) usai menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (10/3/2014). Andi diduga terlibat kasus korupsi proyek Hambalang yang juga menjerat mantan Ketua Umum Partai Demojrat Anas Urbaningrum. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAMantan Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Mallarangeng (berbatik merah) usai menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (10/3/2014). Andi diduga terlibat kasus korupsi proyek Hambalang yang juga menjerat mantan Ketua Umum Partai Demojrat Anas Urbaningrum.
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan I Wayan Dusak menilai wajar jika ada pihak-pihak yang kecewa dengan pemberian cuti menjelang bebas terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng. Namun demikian, pemberian cuti menjelang bebas terhadap narapidana sudah ada aturannya.

"Ya soal kecewa siapa aja bisa kecewa. Kalau misal yang lain juga bisa kecewa. Itu kan sudah memang aturannya begitu," kata Wayan di Jakarta, Minggu (23/4/2017).

Oleh karena itu, menurut Wayan, kalau pemberian cuti jelang bebas dinilai tidak tepat maka sedianya diubah terlebih dahulu peraturannya. Bagi Wayan, pihaknya hanya menjalankan aturan.

"Kalau memang tidak (ingin) seperti itu, ubah aturannya," kata Wayan.

Pemberian cuti menjelang bebas tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Baca: Dirjen Pemasyarakatan Sebut Cuti Menjelang Bebas Bagi Andi Mallarangeng Bukan Hal Istimewa

Cuti diberikan setelah narapidana dinilai memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Misalnya, untuk tindak pidana khusus seperti korupsi, narapidana harus menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, berkelakuan baik paling sedikit 9 bulan, dihitung dari tanggal 2/3 masa pidana. Menurut Wayan, meskipun seseorang telah melakukan kejahatan, namun bukan berarti boleh dihilangkan haknya memiliki harapan untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Wayan mencontohkan kebijakan yang diterapkan pemerintah Arab Saudi.

"Di sana tuh orang yang mempunyai kemampuan hafidz, menghafal Alquran itu, itu setengah masa pidananya dikurangi, (pelanggaran) apapun yah," kata dia.

"Kenapa kita (di Indonesia) tidak? Nah ini salah satu ada harapan mereka semua orang, Anda juga punya harapan untuk melakukan sesuatu, jadi tidak semua orang itu dihilangkan harapannya," tambah dia.

Baca: Andi Mallarangeng Dapat Cuti Jelang Bebas, Ini Penjelasan Ditjen Pas

Andi bebas dari Lembaga Pemasyarakat Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (21/4/2017). Meski sudah bebas, Andi memiliki ketentuan untuk wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung.

Andi Mallarangeng sebelumnya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai, Andi terbukti melakukan korupsi terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

Andi dinyatakan terbukti menyalahgunakan wewenang sehingga menguntungkan diri sendiri dengan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Kasus Kematian Covid-19 Turun 48 Persen Sepekan Terakhir

Kemenkes: Kasus Kematian Covid-19 Turun 48 Persen Sepekan Terakhir

Nasional
Akses Konten Negatif Terkait SARA Diputus, Menkominfo: Tak Ada Ruang bagi Penista Agama

Akses Konten Negatif Terkait SARA Diputus, Menkominfo: Tak Ada Ruang bagi Penista Agama

Nasional
TNI AL Bangun 2 Kapal Rumah Sakit untuk Penanganan Covid-19

TNI AL Bangun 2 Kapal Rumah Sakit untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Wapres: Sektor Utama Halal Value Chain Produk Indonesia Tumbuh Positif Meski Pandemi

Wapres: Sektor Utama Halal Value Chain Produk Indonesia Tumbuh Positif Meski Pandemi

Nasional
Usai Diperiksa Terkait Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Irjen Napoleon Diisolasi

Usai Diperiksa Terkait Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Irjen Napoleon Diisolasi

Nasional
Polisikan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Siapa Pun Boleh Kritik Selama Pakai Data yang Bisa Diuji

Polisikan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Siapa Pun Boleh Kritik Selama Pakai Data yang Bisa Diuji

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan 6 Orang Termasuk Bupati dan Kepala BPBD

OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan 6 Orang Termasuk Bupati dan Kepala BPBD

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 22,33 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 22,33 Persen

Nasional
Kemenkominfo Putus Akses terhadap 2,6 Juta Konten Negatif, Terbanyak Pornografi

Kemenkominfo Putus Akses terhadap 2,6 Juta Konten Negatif, Terbanyak Pornografi

Nasional
UPDATE 22 April: Ada 49.662 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 April: Ada 49.662 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 September: Sebaran 2.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

UPDATE 22 September: Sebaran 2.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

Nasional
Haris Azhar Sempat Kirim Undangan Pertemuan, tapi Luhut Tidak Datang

Haris Azhar Sempat Kirim Undangan Pertemuan, tapi Luhut Tidak Datang

Nasional
UPDATE 22 September: 256.163 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 5,24 Persen

UPDATE 22 September: 256.163 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 5,24 Persen

Nasional
Airlangga: Arahan Presiden, 50 Persen Vaksin Covid-19 Didistribusikan Dinkes, Sisanya oleh Polri-TNI

Airlangga: Arahan Presiden, 50 Persen Vaksin Covid-19 Didistribusikan Dinkes, Sisanya oleh Polri-TNI

Nasional
UPDATE 22 September: Ada 373.201 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 September: Ada 373.201 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.